REDAKSIRIAU.CO, JAKARTA, - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengaku setuju rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Menurut dia, revisi perlu dilakukan untuk memberi ruang bagi pemakai narkoba mendapat remisi. Namun, Zulkifli menilai, pengetatan remisi untuk koruptor tetap perlu dipertahankan. Zulkifli mengaku beberapa kali berkunjung ke lembaga permasyarakatan. Dalam kunjungan tersebut, ia menerima keluhan para pemakai narkoba yang sulit mendapat remisi. Informasi yang diterima Zulkifli, sekitar 80 persen penghuni lapas adalah napi kasus narkoba. Dari angka tersebut, hanya sekitar dua persen pengedar narkoba dan satu persen bandar narkoba. Zulkifli lalu membandingkan perlakuan pemakai narkoba saat ini yang tidak dipidana, tetapi direhabilitasi. Menurut dia, hal itu tidak adil bagi pemakai narkoba yang dipidana. "Kan tidak adil. Seharusnya ada pengampunan. Mereka bukan bandar, mereka korban. Ada yang divonis lima tahun, enam tahun. Sehingga saya setuju (PP) direvisi," kata Zulkifli di Jakarta, Kamis (11/8/2016) malam. Namun, menurut Zulkifli, jika PP tersebut direvisi, harus tetap ada aturan pengetatan bagi napi kasus korupsi. "Untuk koruptor saya kira tidak dipermudah (mendapat remisi), diberikan persyaratan-persyaratan, diberikan perlakuan yang berbeda," kata Ketua Umum PAN itu. (baca: Lapas Penuh Dinilai Bukan Alasan untuk Permudah Remisi bagi Koruptor) Ketentuan tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 memperketat narapidana korupsi, terorisme dan narkoba mendapat remisi. Namun, pemerintah berencana merevisi PP No 99/2012 tersebut dengan alasan jumlah narapidana di seluruh Indonesia melebihi kapasitas lapas yang ada. Dalam draf revisi PP No 99/2012 ketentuan justice collabolator (JC) sebagai syarat remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, terorisme, dan narkotika, dihilangkan. JC adalah pelaku pidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar keterlibatan pelaku lainnya. Berdasarkan Pasal 32 draf revisi PP No 99/2012, narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, dan narkotika diberikan remisi dengan dua syarat pokok, yakni berkelakuan baik dan telah menjalani sepertiga masa pidananya. Di dalam pasal yang sama juga dirinci, khusus untuk napi yang melakukan korupsi dan pidana pencucian uang, ia terlebih dahulu melunasi denda dan uang pengganti sebagaimana diputuskan pengadilan. Menkumham Yasonna Laoly sebelumnya mengatakan, PP akan direvisi karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. (baca: Revisi PP Remisi Dianggap Jadi "Karpet Merah" Koruptor, Ini Penjelasan Menteri Yasonna) Alasan kedua, pembuatan PP itu tidak melalui syarat prosedur formal, salah satunya dikaji pakar terlebih dahulu. Dengan adanya revisi PP ini, Yasonna mendorong supaya tidak ada diskriminasi persyaratan bagi semua terpidana. Yasonna menyatakan, revisi PP itu mendorong agar prosedur pemberian remisi bagi seluruh narapidana dibuat menjadi satu pintu, yakni melalui Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). (Baca: KPK Tak Setuju Remisi Koruptor Dipermudah) TPP-lah yang nanti menilai berapa remisi yang didapatkan oleh seorang narapidana. TPP terdiri dari perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ahli psikologi dan sebaginya. Yasonna memastikan, TPP akan tetap ketat dalam pemberian remisi bagi terpidana perkara-perkara kejahatan luar biasa. "Ya sudah pastilah (akan mempersulit remisi), namanya juga extraordinary crime," ucapnya.