Selain itu, pelaksanaan hari perkelapaan dunia di Kabupaten Inhil dapat dijadikan motivasi bagi semua pihak untuk bersungguh – sungguh dan bergiat dalam kerja cerdas penyelamatan kebun kelapa.
“Tentu saja hari kelapa sedunia ini sebagai bentuk pengaluan dunia bahwa kabupaten kita adalah hamparan kelapa terluas di dunia. Karena itu program penyelamatan kebun kelapa rakyat tidak boleh terhenti, harus berkelanjutan. dalam artian bahwa program harus dilanjutkan,” tegas Junaidi di Tembilahan, Kamis (3/8/2017).
Apalagi menurutnya, 75 persen masyarakat Inhil bermata pencaharian dan menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, maka tidaklah berlebihan kalau sektor pertanian yang dalam hal ini perkebunan kelapa menjadi program prioritas Komisi II DPRD Inhil dalam pembangunan daerah.
“Komisi II berslogan bahwa penyelamatan kebun kelapa rakyat merupakan harga mati, dalam artian bahwa ketika perkebunan rakyat mengeliat tumbuh dan berkembang, baik dari sisi budidayanya maupun segi manajemen usaha taninya. maka pertubuhan ekonomi berkembang positif dan memberikan kontribusi positif pertumbuhan ekonomi kerakyatan,” jelasnya yakin.
Bukti keseriusan Komisi II terhadap perkelapaan ini bisa dilihat pada APBD 2017 ini, apabila pembangunan trio tata air dapat terlaksana dengan baik, maka 10.000 ha kebun kelapa rakyat telah diselamatkan.
Untuk mendukung itu semua, 17 eskavator juga telah didistribusikan pada tahun 2017 ini ke sejumlah kecamatan – kecamatan yang membutuhkannya.
“Tentu akan membantu petani dalam membuat dan memperbaiki trio tata air perkebunan kelapa. kita juga menganggarkan hampir 400 km trio tata air untuk mendorong maksimalnya fungsi alat berat di kecamatan kecamatan,” tuturnya.
Sementara itu, pada APBD 2018 mendatang, Politisi Partai Golkar ini berharap Kabupaten Inhil dapat meningkatkan lagi kemampuan pendanan dalam penyelamatan kebun kelapa rakyat.
“Mungkin bisa 600 sampai 800 km atau 15000 sampai 20000 ha kelapa rakyat, melihat kemampuan standard 17 unit peralatan alat berat kita yang tersebar dikecamatan memiliki kemampuan kerja 800 km per tahun. Dengan demikian ini target yang masuk akal. tinggal saja kemampuan keuangan daerah dalam membiayainya,” ucap Junaidi.
Terakhir Junaidi mewakiki Komisi II DPRD Inhil berharap, percepatan penyelamatan kebun kelapa terus ditingkatkan baik dalam penganggaran maupun dalam kebijakan, satu diantaranya adalah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, selaku satker teknis dalam mengusulkan regulasi setingkat Peraturan Daerah (Perda) dalam menyelamatkan kebun kelapa, sebagai bukti melindungi hamparan kelapa terluas didunia ini agar tetap lestari.
“Sebagai pengambil kebijakan, DPRD bersama sama Bupati selaku kepala daerah telah merencanakan dan menganggarkannya dengan baik. Tinggal lagi bagaimana di tingkat pelaksana yaitu para OPD dan Kecamatan yang telah di berikan alat berat tersebut. Anggaran sudah ada alat berat sudah tersedia, tunggu apa lagi,” imbau Junaidi. (ADV)
