Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pesisir ini diusulkan dikarenakan saat ini masyarakat Pesisir masih jauh ketinggalan secara pembangunan. Sasaran dari pembentukan dinas tersebut untuk meningkatkan kearifan lokal dan budaya Melayu.
"Kami mengusulkan pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, karena secara pembangunan masih ketinggalan, ke depannya dari dinas ini juga dapat membantu meningkatkan pariwisata," ujar Aman, anggota Komisi 2 dan juga sebagai Wakil Ketua Pansus SOTK di kantor DPRD Batam, Jumat (30/9/2016).
Usulan pembentukan dinas ini masih tahapan usulan, selanjutnya akan mendengar pendapat atau pertimbangan dari Pemerintah Kota Batam.
"Tadi baru brainstorming aja, pada pertemuan selanjutnya akan mendengar pendapat dari pemerintah kota," kata Aman.
Aman juga menyampaikan bahwa penambahan dinas tersebut dinilai tidak melenceng dari PP Nomor 18 tahun 2016.
"Kalau PP 18 tahun 2016 itu sebagai panduan saja, kebutuhan tiap daerah berbeda tentunya disesuaikan," kata Aman.
