REDAKSIRIAU.CO, JAKARTA, - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyesalkan apabila Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar terbukti memiliki kewarganegaraan ganda. Isu Arcandra juga pernah disumpah menjadi warganegara Amerika Serikat dan pernah membuat paspor di negeri Paman Sam itu mencuat pada Sabtu (13/8/2016) kemarin, belum genap sebulan setelah ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo dalam reshuffle kabinet jilid II akhir Juli lalu. Hasto pun curiga ada pihak yang menjebak Jokowi sehingga tidak melakukan pengecekan mendalam mengenai latar belakang Arcandra. "PDI-P juga mencermati ada pihak-pihak tertentu yang secara sengaja menempatkan Presiden dalam posisi yang sulit sehingga tidak melakukan pengecekan dengan seksama ketika calon-calon menteri dibahas pada reshuffle II," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/8/2016). (Baca: Pemerintah Diminta Jelaskan Isu Dwi-kewarganegaraan Arcandra) Ia menganggap tuduhan adanya kewarganegaraan ganda pada Menteri ESDM merupakan persoalan fundamental, terkait dengan kedaulatan negara, dan pentingnya ketaatan tunggal bahwa Indonesia tidak mengenal warga negara ganda. Apalagi, bagi pejabat negara yang memegang peran strategis di sektor energi dan sumber daya alam. Harus ada klarifikasi menyeluruh, mengingat UU no 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan secara tegas menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia scr otomatis kehilangan kewarganegaraan jika yg bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. "Atas dasar hal tersebut, sekiranya Arcandra Tahar memilki kewarganegaraan Amerika Serikat, maka hal tersebut merupakan persoalan serius, dan implikasinya tidak dapat menjadi pejabat negara," ucap Hasto. (Baca: Arcandra: Paspor Indonesia Saya Masih Valid, Mau Tanya Apa Lagi?) Hasto lantas mengingatkan bahwa ketegangan di Timur Tengah, Laut China Selatan dan lain-lain tidak pernah terlepas dari upaya penguasaan sumber daya alam. Demikian halnya di Indonesia, selalu ada pihak-pihak tertentu yang berkolaborasi dengan kepentingan asing untuk mencoba menguasai kekayaan Indonesia dengan segala cara. Apalagi dalam waku dekat juga akan dilakukan negosiasi terhadap penguasaan blok minyak, gas, batubara, dan berbagai mineral lainnya. Persoalan Freeport dipastikan mengundang berbagai kepentingan untuk masuk. "Memiliki warga negara ganda akan merancukan dedikasi warga negara Indonesia thd bangsa dan negara," kata dia. (Baca: Istana Belum Klarifikasi Arcandra yang Disebut Berkewarganegaraan AS) Hasto meyakini bahwa Presiden akan konsisten menjalankan perintah konstitusi dan melaksanakan UU Kewarganegaraan dan UU Kementrian Negara bahwa Presiden akan konsisten menjalankan perintah konstitusi dan melaksanakan UU Kewarganegaraan dan UU Kementrian Negara dengan selurus-lurusnya. Hasto menilai tindakan investigasi harus dijalankan untuk memastikan bahwa Arcandar Tahar memang tidak pernah memiliki kewarganegaraan Asing. Belum terbuka Pihak Istana Kepresidenan, hingga Minggu (14/8/2016) belum mau buka-bukaan soal Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar yang diisukan berkewarganegaraan Amerika Serikat. Presiden Jokowi saat ditanya usai menghadiri acara peringatan hari Pramuka, Minggu pagi ini menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk menjawab pertanyaan itu. "Oh ya terkait itu biar mensesneg yang menyampaikan. Silakan Pak Menteri," kata Jokowi. Pratikno pun hanya menjelaskan bahwa saat ini Archandra masih memiliki paspor Indonesia yang berlaku hingga 2017. Archandra pulang ke Indonesia dari Amerika Serikat untuk dilantik Jokowi Namun Pratikno enggan menjawab apakah Arcandra pernah disumpah untuk menjadi Warga Negara Amerika Serikat atau pernah membuat paspor di negara itu. (Baca: Istana Belum Mau Buka-bukaan soal Kewarganegaraan Menteri ESDM) Adapun Wakil Presiden Jusuf Kalla membenarkan pemerintah tengah membahas tuduhan yang ditujukan kepada Arcandra soal stastus kewarganegara