REDAKSIRIAU.CO, INDRAGIRI HILIR - Pengurus Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri, Dusun Teluk Bagus, dan Koperasi Tani Makmur, Desa Bayas Jaya, Kecamatan Kempas diminta menyiapkan dokumen yang berkaitan sebagai bukti nyata kepemilikan lahan di areal yang dikelola PT ASI. Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Inhil, Yusuf Said saat diwawancarai awak media usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait sengketa lahan antara masyarakat yang tergabung dalam Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri dengan Koperasi Tani Makmur di areal lahan yang dikelola PT ASI, di ruang rapat Komisi I Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Kamis (28/7/2016). Tampak hadir saat itu, Anggota Komisi I DPRD Inhil, Padli, Camat Kempas, R Arliansah, Kades Bayas Jaya, Sriyanto, Sekdes, Raman dan Manager Koperasi Tani Makmur, Suharsono. Dikatakan Yusuf, Camat Kempas bersama Kades dan pihak terkait lainnya harus mencari serta mengumpulkan berbagai dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga kronologis kepemilikan tanah tersebut bisa diketahui guna menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat setempat. "Kesimpulannya, nanti kita lihat dokumen-dokumen yang benar antara kedua belah pihak dan diklarifikasi dengan berbagai pihak terkait, untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya di lapangan. Mudah-mudahan, tidak ada lagi masalah kedepannya," kata Yusuf. Sekdes Bayas Jaya, Raman menjelaskan, pada tahun 2002 lalu Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri sudah mulai melakukan pemetaan terhadap lahan masyarakat setempat. "Kegiatan ini dihentikan sementara, karena lahan tersebut telah diusulkan oleh Koperasi Tani Makmur kepada pihak lainnya, namun belum ada kejelasan," terang Raman. Karena itulah, masyarakat menganggap Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri telah menggarap lahan mereka yang sudah bersertifikat. "Kita akan segera tindaklanjuti persoalan ini, supaya bisa segera diselesaikan," tambah Camat Kempas, R Arliansah.