Pemanggilan BPMPD Inhil ini dilakukan karena adanya upaya diskriminasi Pemerintahan Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) atas beberapa bakal calon yang berniat maju di ajang Pilkades serentak yang akan dilaksanakan pada November mendatang.
Hal tersebut disampaikan dengan tegas oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Inhil, Bakri H Anwar ketika mendengar pengaduan bakal calon Kades Sungai Nyiur, Kecamatan Tanah Merah dan perwakilan warga setempat, Senin (5/10) di Ruang Rapat Komisi I DPRD Inhil.
Loading...
Dalam pertemuan ini, bakal calon Kades Sungai Nyiur, Makmur menyampaikan, sebagai putera daerah setempat ia ingin ikut dalam ajang Pilkades ini dan dibuktikan dengan KTP dan KK setempat rumahnya ada di desa tersebut.
"Namun, saat saya mau meminta surat keterangan bertempat tinggal dipersulit dan tidak mau diteken oleh pejabat setempat, dengan alasan saya tidak bertempat tinggal disana, ini kan mengada-ada. Rumah dan anak saya saja bersekolah di Sungai Nyiur," Ceritanya dihadapan para wakil rakyat.
Beberapa warga yang ikut mendampingi Makmur saat itu, kesan sengaja menjegal bakal calon lain di ajang Pilkades di desa ini sangat kentara, diduga ini intervensi Kades setempat.
"Masak dia (Kades) ikut dalam rapat pembentukan Pilkades dan mengatur orang-orangnya duduk di kepanitiaan, selain itu RT juga digantinya tiba-tiba tanpa adanya musyawarah dengan warga. Ini sudah jelas ada permainan untuk menjegal bakal calon seperti pak Makmur ini," Tegas Yunus, warga setempat dengan nada keras.
Pertemuan ini dihadiri juga Sekretaris Komisi I Muammar Armain dan anggota Padli, Andi Rusli, Asmadi dan Musmulyadi. Ikut hadir Wakil Ketua Komisi III Edy Harianto Sindrang.
