REDAKSIRIAU.CO.ID, PEKANBARU – Ketua KPU Riau, Ilham M Yasir menyebutkan hanya Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) yang sanggup memberikan tambahan anggaran untuk pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19.

Sementara itu, delapan daerah lainnya menyatakan tidak sanggup dan permintaan penambahan anggaran pilkada ditolak DPRD masing-masing.

“Dari sembilan kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada 2020 ini, hanya satu daerah yaitu Rohil yang sanggup menambah anggaran, lainnya tidak sanggup,” ujar Ilham.

Ilham menjelaskan KPU membutuhkan anggaran tambahan karena anggaran yang sebelumnya dialokasikan dan tersedia untuk pelaksanaan pilkada 2020 tidaklah mencukupi. Hal ini disebabkan standar pilkada biasa dan pilkada ditengah pandemi covid-19 ini sangat berbeda.

“Dan alokasi anggaran yang tersedia tidak dirancang untuk pelaksanaan pilkada di tengah pandemi covid-19. Seperti misalnya penyediaan masker, hand sanitizer, dan sebagainya, tidak ada dalam alokasi anggaran sebelumnya,” kata dia.

Beruntung, Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, penyelenggara pemilu, Kementerian Keuangan, dan BNPB pada Kamis, 11 Juni 2020, DPR RI menyetujui tambahan anggaran untuk KPU sebesar Rp4,8 triliun.

Berdasarkan kesimpulan RDP tersebut, Kemenkeu akan mencairkan anggaran tahap pertama sebesar Rp1,02 triliun pada bulan Juni ini. Pencairan tahap berikutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan riil KPU dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020. 

Bertuahpos.com