PEKANBARU- Musibah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau yang dikenal dengan sebutan virus Corona, telah menjadi suatu perhatian dunia termasuk Indonesia. Untuk menanggulangi dan memutus mata rantai penyebaran virus tersebut, untuk itu pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota menyiapkan anggaran dana yang bersumber dari anggaran belanja yang merupakan uang rakyat.
Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Riau Kavilah Somarito, Jumat (8/4/20), meminta kepada pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) serta Pemerintah Kota (Pemkot), untuk transparan dalam pengelolaan dan penyaluran dana penanggulangan serta dana kemanusiaan covid-19 ini.
"Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa anggaran APBD Pemprov, Pemkab, dan Pemkot di Riau telah dilakukan penyesuaian untuk mengatasi penyebaran dan bantuan kemanusiaan covid-19 ini. Dana yang disiapkan pemerintah puluhan hingga ratusan miliar, untuk itu perlu kiranya adanya transparansi pemerintah dalam pengelolaan dan tersebut," terang Ketua IWO Riau.
Selain itu, ia juga menghimbau kepada pemerintah untuk mengumumkan dana-dana yang dipakai dan yang akan dipakai sesuai prosedur.
"Kita minta juga, agar peruntukan dana penanggulangan tersebut diekspos dan ada pres rilisnya agar mudah bagi teman-teman wartawan mempublikasi atau mengeksposnya ke media masing-masing," ujar Ketua IWO Kavilah yang disapa Vila yang berprofesi salah seorang wartawan di media cyber.
Selain itu Vila juga mengungkapkan bahwa, pemerintah agar berhati-hati dalam pengelolaan dana bantuan covid-19 tersebut karena banyaknya dana yang bersumber dari APBD dialihkan untuk mengatasi dan menanggulangi bencana non alam tersebut, termasuk dana kemanusiaan akibat virus tersebut.
"Kita ingatkan ke Pemerintah khususnya Pemprov Riau dan Kabupaten/Kota untuk berhati-hati, dan terbuka dalam penggunaan dana bantuan covid-19 tersebut. Jangan sampai terjadi penyelewengan atau korupsi dalam pengelolaan dan penyaluran dana bantuan tersebut," ungkap vila.
Ketua IWO Riau ini juga meminta kepada pemerintah khususnya Riau, untuk memberikan data atau salinan penggunaan atau peruntukan dana tersebut, agar dapat dilakukan monitoring dan sehingga adanya keterbukaan atau transparansi.
"Kalau bisa, berikan wartawan (IWO, red) salinan sumber dana-dana yang ada untuk menanggulangi civid-19 ini. Hal ini agar kita bisa memonitoring semua kegiatan dan penggunaan dana tersebut," tambah vila.
Selain itu, ia juga berharap pihak penegak hukum seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan untuk dapat bekerjasama dalam melakukan pemantauan dalam penggunaan atau penyaluran dana bantuan covid-19 tersebut.
"Kita akan bekerjasama dengan pihak penegak hukum yang ada untuk bersama-sama mengawasi dana bantuan covid-19 tersebut, agar harapan kita tidak terjadi penyalahgunaan atau praktek KKN dalam penyaluran dana bantuan tersebut,' harap Vila.*(rilis)
