REDAKSIRIAU.CO INDRAGIRI HILIR - Massa yang tergabung dalam Gerakan Peduli Petani Kelapa Inhil berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Jalan Soebrantas Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Rabu (04/10/2017) sekira Pukul 10.45 WIB.
Dalam aksi tersebut, massa mempertanyakan manfaat dan dampak pelaksanaan Festival Kelapa Internasional (FKI) belum lama ini.
Saat tiba di kantor dewan , massa aksi diterima oleh Ketua Komisi I DPRD Inhil, H. M. Yusuf Said dan diarahkan ke ruang Banggar DPRD Inhil untuk melakukan dialog terkait dengan tuntutan massa yang mempertanyakan apa manfaat Kegiatan FKI.
Dialog itu juga dihadiri oleh Kadis DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Inhil, Helmi, Kabid P3D DPMPTSP Inhil, Eri Wardana, Kabag Umum DPRD Inhil, Erwandi dan beberapa orang Anggota Komisi I DPRD Kab. Inhil.
Adapun beberapa tuntutan masa aksi GPPK-Inhil, selain mempertanyakan apa manfaat dan dampak FKI bagi petani, massa juga mendesak harga kelapa agar naik dan mempertayakan progres SRG yang sempat digemborkan sejak 2015 lalu.
Selain itu, massa juga mendorong DPRD dan pemerintah untuk membentuk BMUD yang berfokus pada hilirisasi produk kelapa serta membuat Perda tentang Perusahaan Daerah dan Perda Pernyataan Modal tanpa adanya keterlibatan Orang/Perusahaan asing.
Dalam dialog, massa mengatakan pemerintah dinilai tidak memiliki keseriusan secara tindakan terhadap permasalahan kelapa di Inhil, secara lisan memang terlihat hebat namun faktanya harga kelapa masih murah.
Dalam tanggapannya, Ketua Komisi I DPRD Inhil, H. M. Yusuf Said menyampaikan, terkait dengan kegiatan Festival Kelapa Internasional yang telah dilaksanakan, Ia telah menyampaikan kepada Bupati, agar kegiatan tersebut tidak hanya menjadi Kegiatan Ceremonial belaka, harus ada akhir dan tujuan yang bermanfaat demi kepentingan masyarakat.
"Untuk manfaat kegiatan tersebut, mungkin tidak akan dirasakan sekarang, namun membutuhkan waktu dan tentunya melalui berbagai tahapan," ujarnya.
Mengenai BUMD, H. M. Yusuf Said sangat sepakat diadakan di Kab. Inhil.
"Kalau perlu BUMDES diadakan di setiap Desa," ungkapnya.
Ia juga menghimbau kepada seluruh massa untuk mengawal kinerja pemerintah dalam perbaikan kebun dan harga kelapa di Inhil.
"Tuntutan yang telah disampaikan lewat dialog ini, akan segera disampaikan DPRD Inhil ke Pemkab Inhil,"tutupnya. (ADV)
