REDAKSIRIAU.CO, INDRAGIRI HILIR - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau merasa aneh, karena sebanyak 125.541 kuota untuk masyarakat miskin yang kepesertaannya dibayarkan Pemkab Inhil di BPJS Kesehatan sudah terisi penuh.

Akibatnya, saat ini, jika ada masyarakat miskin yang ingin mendaftar menjadi peserta, tidak bisa lagi, sehingga masyarakat miskin harus membayar iuran secara mandiri setiap bulannya.

Dengan adanya permasalahan ini, Komisi IV DPRD Inhil mensinyalir bahwa seluruh peserta yang telah mengisi kuota tersebut tidak seluruhnya masyarakat miskin.

''Saat ini kuota untuk masyarakat miskin yang ingin berobat itu sudah penuh, saya tidak yakin hampir separuh orang Inhil ini miskin. Tentu ini ada yang ngaku-ngaku miskin,'' sebut Sekretaris Komisi IV, Herwanissitas belum lama ini.

Ia pun meminta kepada Dinas Sosial Inhil untuk melakukan verifikasi, sehingga didapatkan data yang real terkait seberapa sebenarnya jumlah masyarakat yang miskin di Negeri Seribu Parit ini.

''Ini tugas yang harus diselesaikan Kepala Dinas Sosial yang baru, lakukan pendataan secara lebih baik,'' lanjut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Ia jugamenyarankan agar data masyarakat miskin yang digunakan untuk BPJS Kesehatan adalah data yang terbaru, dan kepada Dinas Sosial juga dituntut untuk membuat kriteria untuk menentukan masyarakat miskin.

''Harapan kita tentu proses verifikasi ini cepat diselesaikan, karena masih banyak masyarakat miskin yang ingin berobat tidak bisa karena kuota untuk masyarakat miskin itu telah penuh,'k tegasnya.

Untuk diketahui, sejak bulan Juni 2015 Pemkab Inhil mengintegrasikan sebanyak 43.914 orang menjadi peserta BPJS Kesehatan PBI, dan pada tanggal 1 September 2015 terdapat penambahan sebanyak 4.086 orang.

Penambahan kedua pada tanggal 1 Desember 2016 sebanyak 77.541 orang, sehingga total keseluruhan PBI APBD Inhil sebanyak 125.541 orang.

Sehingga dari jumlah penduduk Kabupaten Inhil sebanyak 751.056 jiwa, 16,72 persen sudah mendapatkan jaminan kesehatan.(ADV)