REDAKSIRIAU.CO, INDRAGIRI HILIR - Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan mengaku meragukan adanya peningkatan data kemiskinan di wilayah Kabupaten Inhil.

Pasalnya, sampai sejauh ini dinilai Bupati, rilis data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Inhil dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Tembilahan kerap tidak sinkron.

Terjadinya peningkatan masyarakat miskin diduga Bupati bisa terjadi karena banyaknya masyarakat ‘mengaku miskin’ yang mendaftarkan diri sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

“Hal tersebut terjadi, karena terdapat indikator yang berbeda dari dua lembaga mengenai angka kemiskinan. Yang mana, BPS mengacu pada hasil survey di lapangan, sedangkan BPJS berpedoman pada jumlah peserta yang mendaftarkan diri sebagai Penerima Bantuan Iuran. Sehingga, angka kemiskinan membengkak,” kata Wardan, disela kegiatan Forum Komunikasi Publik, Senin (13/3/2017) kemarin.

Untuk itu, orang nomor satu di negeri sri gemilang ini meminta kepada Disdukcapil agar melakukan standarisasi indikator kemiskinan sebagai acuan yang dapat digunakan secara umum.

“Memang tidak dapat dipungkiri, indikator kemiskinan ada berbagai macam. Sehingga, penyimpulan terhadap angka kemiskinan pun menjadi variatif. Peran Disdukpencapil dalam pengumpulan data masyarakat miskin dengan indikator yang baku tentu menjadi sebuah keharusan untuk menghindari kesimpang-siuran,” tuturnya. (ADV)