REDAKSIRIAU.CO, PEKANBARU - Pemprov Riau diminta untuk tidak menghamburkan banyak uang rakyat dengan modus pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Riau. Menurut Pakar Lingkungan Dr Elviriadi, potensi itu bisa saja terjadi mengingat pencegahan dan penanganan Karhutla di Riau banyak habiskan uang rakyat. "Artinta upaya parsial dan sangat hilir dari pemerintah dalam menangani Karhutla tahun 2017 ini hanya menghambur-hamburkan uang rakyat. Jangan sampai ada kesan begini," katanya, Rabu (25/01/2017). Dia menambahkan secara de jure perusahaan di bawah kendali negara. Dengan kata lain, perusahaan buktinya ngurus izin ke negara. Tetapi de facto, negara subordinasi perusahaan. Dalam hal ini malah terkesan negara tidak bernyali menanyakan hal-hal prinsip yang merupakan 'aib' perusahaan, padahal mereka merusak memusnahkan hutan dan mengeringkan gambut melalui kanal raksasa di area konsesi itu. "Pak Jokowi waktu ke Sungai Tokoh sudah bilang, kehancuran ekosistem dan karhutla gara-gara monokultur. Kan presiden juga tau, inti masalah Karhutla, seharusnya fokus Kementerian LHK dan Polisi ke situ, mengevaluasi monokultur itu. Jangan sampai pula, celah seperti ini menjadi cara untuk habiskan uang rakyat," tambahnya.