Rapat ini, dipimpin Wakil Ketua DPRD Drs H Syarifuddin MM bersama anggota DPRD lain dari Komisi A, Abu Khoiri, Afrizal, Bachid Madjid, Leonard Situmorang, H Bahktiar SH dan Jerli Silalahi. Selain itu, juga diundang Plt Kepala Bapemas Rusli Sarief, Kabag Pemdes Jasrianto, Kabag Hukum Fadli SH.
Wakil Ketua DPRD Drs H Syarifuddin MM dalam arahannya mengatakan, rapat kerja dengan Pemda tersebut ?membahas beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Komisi I. Dalam hal ini ada beberapa item yang diskusikan berkaitan dengan pemerintahan desa terutama mengenai evaluasi Pilpeng tahap pertama.
"Dengan selesainya pilkades serentak gelombang pertama kemarin, legislatif menilai hal tesebut telah berjalan dengan baik meskipun ada beberapa daeraa yang kurang puas," kata Politisi PKB ini.
Untuk itu, dia meminta penyelenggara Pilpeng serentak agar melihat dari catatan-catatan yang ada yang menjadi kendala selama ini agar dijadikan pelajaran supaya lebih baik lagi pada Pilpeng gelombang kedua mendatang.
Selain itu, Syafruddin juga menegaskan, kepada Anggota DPRD laiinnya agar tidak ikut campur melakukan politisasi kepada masyarakat terutama ikut mengarahkan untuk menentukan pilihannya.
"Diminta para anggota dewan jangan ikut kedalam sistim pemilihan, itu akan dapat merusak sistim yang telah terbentuk. Bisa nanti jadi provokator, dan menjadikan desa kurang kondusif bisa terjadi, kami juga sudah menghimbau kepada kawan2 siapaun orrannya, siapun latar belakangnya jangan dipanasi sehingga menimbulkan ketidak tentraman dibelakang masyarakat," tegasnya.
Menanggapi hal itu, Plt Kepala Bapemas Rusli Sarief menyadari memang masih banyak terdapat kekurangan. Namun demikian, dia merasa bersyukur dari 64 Pilpeng, hanya dua yang masih bersalah. Menurutnya, dari kejadian itu persiapan panitia sudah mencapai 90 persen.
Meski begitu lanjutnya, berkaca dari pengalaman Pilpeng kemarin, ?masih ada beberapa ketimapngan dan kekurangan dan hal itu telah digodok bersama supaya tidak terjadi masalah kedepannya. Misalnya saja, dalam anggaran ADD maupun DD tahun kemarin telah dilupakan untuk pembayaran honor Panwas dan Linmas. Untuk itu, ?tahun ini kekurangan itu sudah diminta pendamping desa supaya segera memasukkan anggaran yang belum ter anggarkan.
Selain itu yang menjadi masalah mengenai besaran biaya pemilihan yang disama ratakan per desa 20 juta juga telah di pelajari. Tahun ini rencananya akan siapkan perbubnya untuk mengatur besaran berdasarkan angka jumlah penduduk dan jumlah TPS.
"Nanti akan kita buatkan perbubnya berapa kisaran yang dibutuhlan per desa. Taksiran sementara, ada 20 sampai 50 juta per desa, makanya kemarin itu ada panitia pungut kembali paslon biayanya," tandasnya.
Dalam rapat itu, diharapkan, berbagai masukan dan kritikan yang disampaikan Komisi A dapat segera dipelajari Pemkab Rohil untuk dapat melakukan perbaikan. Sehingga Pilpeng 2017 mendatang bisa menjadi lebih baik lagi.
.jpg)
