Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Herwanissitas. Menurutnya sistem pembayaran terbaru yang mengharuskan satu keluarga harus bayar merata atau tidak bisa bayar parsial (perorangan, red) jika ingin dilayani, sangat memberatkan masyarakat, dan tampak sekali pihak BPJS terlalu mengejar keuntungan.
"Ini jelas sekali itung-itungan ekonomi kapitalis, sementara ini kan lembaga-lembaga non profit atau tidak mengedepan keuntungan," ujar pria yang akrab di sapa sitas ini saat dikonfimasi, Minggu (25/9/2016).
“Yang kita kesalkan, BPJS sudah mendapatkan subsidi, kenapa masih mengejar hitungan untung,” kesalnya.
Menurutnya, dikhawatirkan hal ini akan membuat kepercayaan masyarakat terhapad BPJS akan berkurang, Sitas khawatir akan ada ketakutan masyarakat untuk bergabung, dan memilih untuk tidak mau tahu tentang BPJS. Bila hal ini tidak dipikirkan, Sitas pun tidak menjamin bahwa BPJS di Inhil ini bisa sukses.
