REDAKSIRIAU.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menegaskan tahun 2016 merupakan tahun percepatan pembangunan. Di tahun ini, pemerintah ingin bergerak lebih cepat untuk pembangunan. "Pemerintah ingin bergerak lebih cepat dengan mencanangkan tahun 2016 sebagai tahun percepatan pembangunan," kata Jokowi saat menyampaikan Nota Keuangan RAPBN 2017 di Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2016). Jokowi mengatakan, langkah percepatan tersebut dilakukan antara lain melalui percepatan pengadaan barang dan jasa, yang telah dimulai pada triwulan keempat sebelum tahun anggaran berjalan. "Selain itu percepatan juga dilakukan melalui pembentukan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara, sebagai upaya percepatan penyediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur," tutur Jokowi. Jokowi juga mengatakan, pemerintah juga bakal mempercepat penyerapan anggaran dengan memperbaiki proses penganggaran. "Pemerintah juga menjaga APBN tetap sehat, berkualitas dan kredibel. Pemerintah terus mengefektifkan belanja pemerintah, menjaga kepercayaan pasar serta memperbaiki iklim usaha," tuturnya. Di semester kedua tahun 2016, lanjut Jokowi, pemerintah melakukan langkah konsolidasi fiskal untuk mengamankan pelaksanaan APBN-P, menjaga kepercayaan pasar dan dunia usaha, serta menjadi basis perencanaan fiskal dan pembangunan yang lebih realistis di tahun 2017. Pemerintah juga fokus mengalokasikan anggaran untuk upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan dan penciptaan lapangan kerja. "Sejalan dengan itu, dilakukan penghematan terhadap belanja operasional dan belanja barang," tambahnya. Penghematan itu dialokasikan untuk kegiatan prioritas seperti pembangunan infrastruktur. Pada Triwulan Kedua 2016 ini, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,18 persen, meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan Pertama 2016 yang hanya tumbuh 4,91 persen. Pada Triwulan Kedua 2016, kata Jokowi, sektor-sektor terbesar seperti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan tumbuh lebih tinggi jika dibandingkan Triwulan Pertama 2016. Di sisi lain, inflasi yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan rakyat, relatif terkendali," tuturnya. Terkait inflasi, Jokowi menuturkan Laju inflasi Juli 2016 dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2015, tercatat sebesar 3,21 persen. Sehingga inflasi kumulatif bulan Januari sampai Juli 2016 sebesar 1,76 persen. "Realisasi inflasi Juli tahun ini merupakan angka terendah dalam 5 tahun terakhir," katanya. Jokowi dalam kesempatan itu juga mengatakan, indikator kesejahteraan sosial Indonesia dalam dua tahun terakhir ini juga terus menunjukkan peningkatan. Data pada Maret tahun 2016 menunjukkan tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 10,86 persen. Tingkat ketimpangan yang ditunjukkan oleh gini ratio juga berhasil dikurangi menjadi 0,40. Dan tingkat pengangguran berhasil diturunkan menjadi 5,5 persen. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia yang menunjukkan akses masyarakat terhadap sumber ekonomi, pendidikan, dan kesehatan terus mengalami kemajuan hingga mencapai angka 69,55 pada tahun 2015. "Namun demikian, perlu disadari bahwa kita masih akan menghadapi tantangan-tantangan berat ke depan. Belum pulihnya perekonomian global dan beberapa negara mitra dagang utama, yang diiringi masih rendahnya harga komoditas, masih menjadi risiko yang dapat mengganggu kinerja perekonomian nasional," papar Mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Di samping itu, negara-negara maju juga sedang bergulat menghadapi tantangan pemulihan ekonomi. Sehingga masih terdapat ketidakpastian kebijakan keuangan, termasuk sebagian negara menerapkan kebijaka penggelontoran likuiditas