REDAKSIRIAU.CO, JAKARTA – Panitia Khusus (pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menargetkan agar RUU ini dapat rampung pada akhir Oktober 2016. Anggota Pansus RUU Terorisme, Arsul Sani, mengatakan hingga kini proses pembahasan RUU ini masih dalam tahap menerima masukan dari masyarakat dan berbagai instansi terkait. "Akhir Oktober (target). Dengan catatan semua berjalan dengan lancar," kata Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 14 Juli 2016. Ia melanjutkan masukan dari masyarakat juga akan langsung ditanyakan ke daerah-daerah yang selama ini diasosiasikan dengan teroris seperti di Poso, Solo, dan Bima. "Setelah itu fraksi menyusun Daftar Inventarisasi Masalah," kata Arsul. Ketua DPR, Ade Komarudin, juga angkat soal RUU ini. Dalam pertemuannya dengan Duta Besar (dubes) Amerika Serikat untuk Indonesia yang akan pensiun, Robert O Blake, ia juga meminta masukan. "Selain beliau pamit, concern kita sama. Terorisme musuh terbesar kita. Tadi lebih banyak bagaimana kita atasi terorisme. UU anti terorisme tadi dibicarakan, kita terbuka untuk masukan substansi," kata Ade pada kesempatan terpisah di ruangannya, Kamis 14 Juli 2016. Ia mengatakan meskipun DPR akan meminta masukan dari berbagai pihak soal UU ini mulai dari yang berpandangan keras hingga moderat, nantinya RUU ini akan bergantung pada dinamika perdebatan antara DPR dan pemerintah. "Ngga mudah tapi kita akan selesaikan. Mudah-mudahan Oktober bisa kita selesaikan. Lebih cepat lebih baik tanpa menafikan substansi," kata Ade. Lalu Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan selesainya pembahasan RUU tersebut sangat bergantung pada pansus. Tapi ia melihat memang Da keinginan untuk mempercepat karena ada berbagai ancaman terorisme yang muncul. "Ya target sih secepatnya tapi kan kita harapkan tidak dikejar oleh target. Itu tergantung pembicaraan dengan pihak pemerintah. Sebenarnya pemerintah sendiri yang harus lebih solid," kata Fadli di DPR. (ren)