Menyatukan berbagai pendapat memang tidak mudah untuk menjadikannya suatu kebijakan.
Seperti yang terjadi pada salah satu partai politik berikut ini.
Sidang Paripurna penyampaian pandangan seluruh DPD Partai Golkar diwarnai ketegangan. Suasana di ruang sidang sempat riuh dan teriakan bersahutan. Paripurna yang dipimpin Ketua Sidang Nurdin Halid itu bahkan hingga dua kali diketok untuk reses.
Pasalnya adalah memperdebatkan soal ormas Golkar yang memiliki hak suara pada pemilihan ketua umum nantinya. Sesuai dengan AD/ART Golkar, maka sebagaimana DPD dan organisasi sayap, ormas pendiri Golkar juga memiliki hak suara. Selain itu, ormas juga memiliki hak mengajukan wakilnya sebagai salah satu pimpinan Munaslub.
Selama ini, ormas Kosgoro 1957 memiliki dua kepengurusa yaitu yang dipimpin Agung Laksono dan Aziz Syamsuddin. Sementara untuk SOKSI juga dua kepengurusan yang dipimpin oleh Ade Komarudin dan Ali Wongso.
Awalnya, Komite Adhoc melalui verifikasi mengatakan bahwa yang diputuskan memiliki suara adalah Kosgoro 1957 pimpinan Agung Laksono dan SOKSI pimpinan Ade Komarudin. Namun laporan Theo itu kemudian dihujani protes dan interupsi antarkubu yang berbeda.
Pada sela reses, Satgas AMPG yang berafiliasi dengan Golkar bahkan langsung bersiaga dan memagari panggung tempat duduk pimpinan sidang.
Setelah reses kedua, pimpinan sidang berembuk dengan para pimpinan ormas menurut versinya masing-masing itu dan dari pembicaraan disepakati bahwa Kosogoro 1957 maupun SOKSI manapun tidak akan memilih perwakilannya di pimpinan sidang.
"Maka Kosgoro memutuskan tidak memilih pimpinan Munas begitu juga dengan SOKSI," kata Nurdin Halid di Nusa Dua Hall, BNDCC, Bali, Minggu 15 Mei 2016.
Namun saat forum menyerukan setuju, dari salah satu barisan tempat duduk tiba-tiba terjadi adu jotos antara dua peserta Paripurna. Segera Satgas AMPG diserukan untuk mengamankan dan sejumlah kader menyanyikan mars Golkar untuk menetralkan suasana. Dua orang kader yang terlibat perkelahian kemudian digiring satgas ke luar ruangan.
"Saya sebagai pemimpin siang meminta tanda peserta maupun tanda peninjau yang berkelahi tadi dicabut. Kita mempertontonkan sesuatu yang memalukan," kata Nurdin. Hal tersebut lalu disetujui forum dan sidang dilanjutkan kembali.