REDAKSIRIAU.CO, PEKANBARU – Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Rosman Malomo menghadiri acara pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan penanggulangan kemiskinan Provinsi Riau 2016 yang di buka oleh Plt Gubernur Riau (Gubri) yang dalam hal ini diwakili oleh Plt Sekda M Yafiz di Hotel Aryaduta Pekanbaru, Selasa (8/3/2016).

Acara tersebut juga turut dihadiri oleh Wakil Bupati, Walikota dan Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) se-Provinsi Riau serta Kepala Bappeda.

Rakor yang dilaksanakan selama satu hari ini diikuti sabanyak 75 orang terdiri dari usur DPRD, TKPK Provinsi Riau yang terdiri dari 18 SKPD dilingkngan Pemerintah Provinsi Riau, BPS Riau, PTPN V, Bank Riau Kepri serta SKK Migas dan Usur Perguruan Tinggi dengan menghadirkan dua orang narasumber dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Tim Teknis TKPK Provinsi Riau, turut di hadiri juga Wakil Bupati H Rosman Malomo yang juga sebagai Ketua TKPK Kabupaten Inhil turut di dampingi Kepala BPMPD Drs Yulizal dan Kasubbid Ekonomi di Bappeda, Eka Aprianto.

Dalam sambutan Plt Gubri yang di bacakan Plt Sekda mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan ini sebagaimana koordinasi dalam rangka terwujudnya sinergi kebijakan dan efektivitas dalam upaya pencapaian target penaggulangan kemiskinan di Propinsi Riau hingga saat ini. Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh beberapa negara di dunia termasuk Indonesia. Kemiskinan dan penanggulangannya masih merupakan tantangan besar  bagi proses pembangunan di Negeri ini. Penaggulangan Kemiskinan merupakan salah satu prioritas kebijakan Pemerintah Provinsi Riau.

“Sampai saat ini Badan Statistik Provinsi Riau dalam rilisnya, bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Riau per Maret 2015 sebesar 531,39 Ribu Jiwa jumlah ini meningakat jika di bandingkan Maret 2014 sebesar 499,89 Ribu jiwa ini menujukkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan 20%,” ungkapnya.

Di harapkan, lanjut Sekda lagi, dengan adanya Rakoor ini dapat mesiasati hal tersebut. Persoalan kemiskinan tidak hanya kepada penduduk miskin tetapi faktor lain ikut andil seperti kepribatinan terhadap tingkat kemiskinan ini merupakan tugas berat bagi Pemerintah khsusnya Pemerintah Daerah untuk dapat menurunkan angka kemiskinan agar tidak berdampak luas.

Beliau menambahkan, untuk mempercepat pengentasan Kemiskinan Pemerintah membuat regulasi dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No.15 tahun 2010 tentang pecepatan penaggulangan kemiskinan yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.45 tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Dilain kesempatan, Wakil Bupati Inhil H Rosman Malomo yang juga sebagai Ketua Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Inhil menyampaikan beberapa peramasalahan yang dihadapai masyarakat miskin yang ada di Wilayah Kabupaten Inhil, salah satunya seperti masalah ekonomi.

“Mengingat masyarakat Inhil sebagian besar merupakan petani yang perlu dukungan infrastruktur, disamping hasil produksi yang di dapatkan tidak seberapa serta masalah pendidikan yang dihadapi di kabupaten khususnya di Inhil masih terdapat beberapa target yang belum tercapai,” kata Wabup Inhil. (Adv)