Herwanissitas menuturkan, Dinas harus tegas dalam pemenempatan tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Honor (TH) sebab desa sangat membutuhkan pelayanan Puskesmas.
Loading...
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebutkan, DPRD memang harus banyak ngomong seperti carut marut benang kusut, hal itu menurut Sitas adalah hal yang wajar sebagai perwakilan rakyat harus mendengar langsung keluhan masyarakat, sehingga apa yang mereka keluhkan dapat Dewan tekankan kepada Dinas terkait.
"Walaupun kita banyak ngomong tetapi tetap sesuai apa yang mereka keluhkan dan itu mesti kita tanggapi dengan baik, sesuai prosedur yang berlaku di DPRD," katanya .
Dewan juga mengharapkan tidak ada lagi proses pungutan liar terhadap proses melahirkan di puskesmas, karena sudah di tanggung oleh negara, dan meminta kepada puskesmas untuk sosialisasikan terus program tersebut agar mereka tidak ke dukun dan dapat menekan angka kasus kematian ibu yang melahirkan serta bayi.
"Kami minta Dinkes terus memantau puskesmas agar tidak melakukan pungutan liar tentang biaya ibu melahirkan, karena pembiayaan itu sudah di tanggung oleh negara, dan puskesmas terus sosialisasikan program tersebut agar kita tidak lagi pada tahun depan menjadi rangking buruk terhadap kematian ibu dan bayi," tegasnya.