REDAKSIRIAU.CO, TEMBILAHAN – Anggota Dewan Perwakilan |Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau, Zulbahri mengatakan usulan pemerintah untuk membangun kantor bupati Inhil yang baru sangatlah tidak tepat jika berkaca dengan kondisi yang dialami masyarakat Inhil saat ini.

Pernyataan ini disampaikannya pada saat melaksanakan kegiatan Reses III Masa Persidangan ke III di kelurahan seberang Tembilahan. Ahad (13/12/2015).

"Sikap pemerintah saat ini terkesan tidak berpihak kemasyarakat, ditengah kompleksnya permasalahan yang ada di inhil ini sangatlah tidak wajar pemerintah mewacanakan pembangunan kantor yang baru," katanya.

Menurut politisi partai Nasional Demokrasi (Nasdem) Inhil  ini, anggaran sebesar 120 M tersebut bisa dimanfaatkan oleh pemerintah terutama dibidang yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

"Seperti halnya penyelamatan kebun kelapa rakyat, seperti penyampaian saudara kita tadi yang menginginkan perbaikan Normalisasi tanggul kebunnya, peningkatan infrastruktur, beasiswa pendidikan seperti yang di inginkan ibu kita tadi jangan ada lagi anak-anak yang putus sekolah, penyelamatan berbagai macam hal lainnya," Ungkapnya.

Lebih jauh ia mengungkapkan bahwa secara pribadi dirinya sangat tidak mendukug rencana pemerintah untuk pembangunan gedung kantor Bupati yang baru, namun ia juga tidak mampu mencegahnya tanpa mendapat dukungan yang sama dari para wakil rakyat lainnya.

 "Terus terang saya menolaknya, tapi kalau saya saja yang menolaknya sedangkan yang lainnya 44 lagi anggota DPRD Inhil yang ada itu menyetujuinya ya kalah juga lah saya,"pungkasnya. (Adv)