REDAKSIRIAU.CO, JAKARTA - Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya, M Romahurmuziy, mempersoalkan pergantian anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi PPP di DPR.

Posisi anggota MKD yang sebelumnya dijabat Zainut Tauhid digantikan Dimyati Natakusumah pada Senin (7/12/2015) pagi.

"DPP dan Fraksi PPP tidak mengetahui adanya pergantian MKD pagi ini. Jangankan kirim surat pergantian ke pimpinan DPR, tahu saja tidak," ujar Romahurmuziy melalui pesan singkat, Senin malam.

Pria yang biasa dipanggil Romi ini mempertanyakan dasar pergantian anggota MKD tersebut. Menurut dia, Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar tidak pernah mengirimkan surat apa pun yang mengungkapkan alasan pergantian anggota MKD.

Romi pun menilai jika ada surat mengenai pergantian yang berasal dari Fraksi PPP kubu Djan Faridz, maka surat tersebut tidak sah.

"Saya mengingatkan kepada Pimpinan dan anggota MKD untuk tidak melawan moralitas publik. Ini bukan hanya pertaruhan nama MKD, namun nama DPR," kata Romi.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal PPP hasil Muktamar Jakarta, Dimyati Natakusumah, menilai pergantian posisi tersebut telah melalui prosedur yang benar.

"Ada aturannya pergantian itu, tidak bisa saya menggantikan tanpa ada persetujuan. Kalau seperti itu (tanpa izin), main seenaknya tanpa mekanisme, sekarang juga siapa pun bisa menggantikan saya di sini, kan seperti itu," ujar Dimyati.

Menurut Dimyati, pergantian tersebut dilakukan karena Zainut memiliki keperluan lain sehingga tidak dapat mengikuti sidang MKD. Tidak ada alasan khusus soal pergantian tersebut.

Adapun Dimyati menjadi salah satu Majelis MKD yang menggelar sidang etik terhadap Ketua DPR Setya Novanto mulai hari ini. (Baca: Sidang Setya Novanto Tertutup, Dicurigai Ada Kepentingan yang Ingin Diselamatkan)

Ia menggantikan posisi Zainut yang hadir dalam dua persidangan sebelumnya, yakni pemeriksaan terhadap Menteri ESDM Sudirman Said dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.