REDAKSIRIAU.CO ROHIL -  Implementasi program kerja pemerintah yang terjadi saat ini, membuat semua pihak menjadi gusar dan gundah gulana, termasuk ditubuh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ((DPRD) Rokan Hilir (Rohil). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk bekerja lebih ekstra lagi.

Demikian hal itu dikatakan Plt Sekda Rohil, H Surya Arfan. “Kita sudah sepakat, agar Kepala SKPD untuk lebih bekerja ektra keras lagi dalam menggesa program/kegiatan yang tidak terkait RAPBD Perubahan 2015,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu 22/8 di Bagan Siapiapi.

“Mememasuki semester II, bulan kedua, realisasi APBD baru bisa mencapai 50-60%. Namun, kendala-kendala yang kita hadapi, baik kendala regulasi, kendala administrasi, maupun kendala sosial lainnya yang membuat implementasi itu terjadi dan tak bisa dielakkan lagi,”kata Surya.

Walaupun APBD Tahun 2015 ini sudah disahkan pada 31 Desember 2014 lalu, namun dari hasil evalusi oleh Tim Verifikasi Pemerintah Provinsi Riau, pada bulan April dan baru final, karena persoalan administrasi, perencanaan, yang belum singkron. Sehingga dari Rp2,7 triliun serapan APBD 2015 yang disahlan, kini hanya tinggal Rp1,8 triliun yang dapat dilaksanakan.

Sementara, dari Rp1,8 triliun, realisasi penyerapan APBD baru 36% lebih, tapi kalau dari Rp2,7 triliun hitungannya baru 23%. Sedangkan untuk serapan dana yang terealisasi ini meliputi gaji, tunjangan, kegiatan rutin, pelatihan, perencanaan dan sebagian kecil kegiatan fisik.

“Namun alokasi dana hibah dan bansos, praktis belum bisa direalisasikan, karena kendala adminstrasi perencanaan dan akan disesuaikan dengan prosedur Permendagri no 32/2012, no 39/2013, sehingga sisa selisih dana dari Rp2,7 triliun, yaitu sekitar Rp900 miliar lebih, dimasukkan ke RAPBD-P2015, dengan penyempurnaan dan penyesuaian administrasi perencanaan,” tambahnya.

Penyempurnaan itu, baik RKPD, maupun KUA-PPAS Perubahan, yang sudah disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD dua minggu yang lalu. “Mudah-mudahan, sesegera mungkin dapat disepakati DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Karena waktu yang tersedia sudah sangat terbatas,” tuturnya.

Menurut Surya Arfan, sekarang bukan saatnya lagi mencari siapa yang salah dan mencari kambing hitam, serta bukan membuat komentar tidak jelas, yang bisa menyesatkan masyarakat, tapi bagaimana berkomitmen segera menyelesaikan RAPBD Perubahan 2015, sehingga program-program strategis, baik pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur yang didambakan masyarakat dapat direalisasikan.

Adv