REDAKSIRIAU.CO.ID, PEKANBARU – Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat paripurna untuk pembentukan panitia khusus (pansus) konflik lahan perusahaan dan masyarakat.

Menurut Agung, setiap fraksi di DPRD Riau nantinya akan mengirimkan utusannya untuk menjadi anggota pansus ini.

Pansus konflik lahan perusahaan dan masyarakat ini sendiri nantinya akan bekerja sama dengan pihak terkait, termasuk kepolisian, BPN, dan kejaksaan.

“Sehingga kalau tak semua, sebagian (kasus konflik lahan masyarakat dan perusahaan) bisa terselesaikan,” kata Agung kepada bertuahpos.com, Kamis 14 Oktober 2021.

Pansus ini sendiri, kata Agung, nantinya akan memberikan rekomendasi kepada pihak terkait. Termasuk, pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.

“Tentu memberikan rekomendasi, sampai pencabutan HGU dan segala macam,” pungkas dia.

Salah satu konflik lahan yang menjadi perhatian baru-baru ini adalah antara PT Duta Palma Nusantara (DPN) dan masyarakat Kenegerian Kopah di Kuantan Singingi (Kuansing). 

Bertuahpos