REDAKSIRIAU.CO Aksi demo memblokade jalan nasional yang dilakukan warga Desa Klampok, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Jumat pagi (12/1) langsung direspons oleh PPK jalan tol Pasuruan Probolinggo (Paspro) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Mereka menegaskan, tak akan membangun jalan seperti permintaan warga.
PPK jalan tol Paspro, Agus Minarmo mengatakan, pihaknya tak serta merta membangun jalan tanpa melakukan kajian. Hal itu disampaikan Agus –sapaan akrabnya – di hadapan wartawan saat rilis di kantor tol Paspro, di Jl. Mastrip, Kota Probolinggo, sekitar pukul 13.00.
“Jika semua jalan setapak dibuatkan jalan, mulai dari Grati sampai Leces, ada berapa ratus jalan setapak yang dibangun? Kalau maunya begitu (buat jalan setapak, Red), ya sekalian tak usah buat jalan tol. Jadi, tidak mungkin kami buatkan jalan.” terangnya sambil tertawa.
Agus mengatakan, sesuai UU Nomor 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang berhak mendapatkan pergantian fasilitas jalan yakni jalan desa, jalan kabupaten/kota, jalan provinsi, dan jalan nasional.
Untuk jalan desa, dibagi menjadi dua. Jalan desa yang sudah ada dan jalan desa yang masih akan dikembangkan. Sementara jalan yang diminta warga Desa Klampok menurut Agus, merupakan jalan setapak.
Namun, karena permintaan Kades Klampok Junaidi yang sempat menghadap PPK, maka dibuatkanlah frontage dengan jarak 900 meter. Frontage itu dibuat melingkar dengan lebar 2,5 meter. Kendaraan roda empat seperti pikap yang memang digunakan petani untuk mengangkut hasil panen, masih bisa melintas.
Hanya saja, setelah dibuatkan frontage, ternyata warga maunya jalan tembus. Jelas hal ini, menurut Agus, tidak mungkin. Alasannya, jika jalan yang dibangun seperti permintaan warga, maka akan mengganggu pemadatan konstruksi jalan tol. Hal ini membahayakan pengguna jalan tol.
“Jadi, tak akan ada pembangunan jalan seperti yang diinginkan warga. Kami sudah bangun jalan yang lebih baik dan itu untuk kepentingan bersama. Bukan untuk kepentingan perorangan ataupun kelompok,” tuturnya.
Agus juga mengungkapkan, aksi yang dilakukan warga selama sebulan terakhir, membuat pembangunan konstruksi terlambat dua pekan. Seharusnya, kemarin sudah masuk tahapan rigid.
Agus juga mengancam akan meminta aparat keamanan untuk menindak tegas siapapun yang menghalangi pembangunan jalan tol. Ia berdalih, tindakan tegas itu sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo.
“Jika tetap memaksa minta dibangunkan jalan, biar nanti pihak yang berwenang yang mengatasi masalah itu,” katanya.
