Rasionalisasi itu dilakukan, setelah didesak oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau. Pasalnya sebelum ini, anggaran yang justru dilakukan rasionalisasi yakni belanja modal. Sedangkan keinginan Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, dana perjalanan dinaslah yang seharusnya dilakukan rasionalisasi.
"Iya, kami akan rasionalisasi perjalanan dinas," katanya, Jumat (28/04/2017).
Dia mengatakan untuk di Dinas PU sendiri rasionalisasi perjalanan dinas sampai Rp 4 miliar. Selain itu pihaknya juga akan selektif memilih pelaksanaan anggaran supaya tidak mubazir.
"Ada beberapa kegiatan yang memang akan kami rasionalisasi mengingat penerimaan anggaran di PU terbatas," ujarnya.
Sebelumnya, ada skenario untuk melakukan penghematan anggaran di sejumlah proyek pembangunan infrastruktur. Namun lebih jauh, dirinya akan melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Gubernur Riau.
"Pak Gubri sudah bilang langsung, kalau bisa kegiatan yang dirasionalisasi itu, adalah kegiatan yang tidak menyentuh langsung dengan masyarakat. Rencananya anggaran yang akan dirasionalisasi itu lebih dari Rp 300 miliar," kata Dadang.
Dadang menjelaskan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur itu jika terus dipaksakan harus dilaksanakan justru akan menjadi hutang atau tunda bayar. "Yang seperti itu tidak kita inginkan," tambahnya.
