Dia menjelaskan, bahwa pihaknya bukannya tidak membayar,hanya saja masih ada perbedaan perhitungan mengenai pajak tersebut antara Pemda Siak dengan management PT.IKPP.
"Kita bukantidak mau membayar pajak yang sudah menjadi kewajiban kami,namun saat ini kami masih memiliki perhitungan sendiri karna adanya perbedaan hitungan antara Pemerintah Siak dengan management di IKPP, " ujar Armadi, Jumat (28/04/2017).
Seperti diberitakan sebelumnya, Anggota DPRD kabupaten Siak komisi IV Ismail Amir mendesak PT IKPP untuk segera membayar pajak negara yang ditunggak perusahaan itu.
"Pajak temuan BPK RI Lampu Penerangan Jalan yang yang sudah tiga tahun terakhir sejak 2014, dengan pemerintah Kabupaten Siak sebanyak Rp 28 miliar belum juga direspon oleh PT.IKPP" ujar Ismail Amir.
Dalam aksi damai jilid II di depan kantor PT IKPP, selaku bersama koalisi peduli lingkungan Kabupaten Siak, dia juga ikut memberikan pernyataannya perihal pajak Lampu Penerangan Jalan PT IKPP kepada pemerintah Kabupaten Siak yang menunggak.