REDAKSIRIAU.CO, PEKANBARU - Ketua BPK RI Harry Azhar Azis mengatakan, pengelolaan BUMD yang buruk akan berdampak terhadap kerugian negara. Menurut dia, hal ini penting untuk diperhatikan, supaya Pemprov Riau tidak merugi, karena telah banyak mengeluarkan dana negara untuk pengembangan BUMD. Namun hasilnya tidak signifikan. "Makanya harus diperhatikan pengelolaannya. Kalau buruk berpotensi merugikan negara," katanya, Senin (23/01/2017), di Pekanbaru. Dalam hal ini, BPK bertugas periksa keuangan negara, termasuk BUMD. BPK ada disetiap provinsi di Riau untuk 13 entitas di provinsi dan kabupaten/kota. "Kami wajibkan hasil pemeriksaan BUMD dilaporkan ke BPK, supaya bisa direview. Dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan," tambahnya. Opini itu menjadi indikator penting terhadap kinerja pengelolaan keuangan negara. Dikelola dengan terbukaan dan bertanggungjawab, dan dipergunakan sebesarnya untuk kemakmuran rakyat. Poin ini yang sekarang terabaikan. Pemarintah hanya fokus pada terbuka dan bertanggungjawab, tapi untuk kemakmurannya terabaikan," ujar Harry.