Presiden Filipina Rodrigo Duterte pun memerintahkan pembagian alat kontrasepsi gratis kepada sekira enam juta perempuan yang tidak bisa mendapatkannya. Tujuannya adalah untuk mencegah peningkatan jumlah kehamilan yang tidak diinginkan, khususnya di kalangan kelompok miskin.Bagaimanapun langkah ini tampaknya akan ditentang oleh sejumlah penganut Katolik, yang merupakan mayoritas di negara tersebut.
Menteri Perencanaan Ekonomi, Ernesto Pernia, mengatakan, upaya meningkatkan ketersediaan alat kontrasepsi untuk menjamin "kebutuhan yang tidak dipenuhi dalam keluarga berenana" dan amat penting dalam mengurangi kemiskinan.
Pemerintah Filipina menerapkan sasaran penurunan tingkat kemiskinan dari 21,6% pada 2015 menjadi 13% hingga 14% di masa akhir kepemimpinan Duterte pada 2022.
Diperkirakan enam juta perempuan Filipina menginginkan alat kontrasepsi namun tidak bisa mendapatkannya. Perintah eksekutif Presiden Filipina Rodrigo Duterte, seperti dilaporkan kantor berita Associated Press, menyebutkan sedikitnya dua juta perempuan akan mendapat akses atas alat kontrasepsi pada 2018 dan sisanya menyusul.
Selain itu badan-badan pemerintah juga diperintahkan mengidentifikasi pasangan-pasangan yang belum memenuhi program keluarga berencana dan melakukan mobilisasi pada tingkat kampung untuk meningkatkan keluarga berencana.
Badan Kependudukan PBB tahun lalu mengatakan Filipina merupakan satu-satunya negara di Asia Pasifik dengan tingkat kehamilan di kalangan remaja yang meningkat dalam dua dekade belakangan. Jumlah penduduk Filipina saat ini mencapai 104 juta orang dengan tingkat pertumbuhan sekira 1,7%.
