Hal tersebut disampaikan Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Riau, Arman Thambi kepada kru bertuahpos.com. “Riau selain Pekanbaru dan Kampar, rumah MBR di Siak, Pelalawan, atau Rengat (Indragiri Hulu) juga tumbuh. Karena harga sewa disana bisa Rp1 juta per bulan, lebih mahal ketimbang bayar angsuran rumah sendiri Rp900 ribu,” sebutnya, Jumat (06/01/2017).
Adanya selisih angsuran antara rumah sewa dan ketimbang KPR ini yang kemudian menjadi angin segar bagi developer untuk mengembangkan rumah tapak MBR. “Insya Allah mulai bergairah kembali tahun 2017. Peluang itu bisa dimanfaatkan pengembang,” sebut Thambi.
Selain selisih biaya, bisnis properti KPR juga tidak lagi terpusat di Pekanbaru atau Kampar. Hal itu dikarenakan harga tanah disana juga turut naik, sementara untuk KPR terbatas. “Tanah di Pekanbaru mahal, apalagi dengan NJOP Baru kemarin. Makanya pengembang mulai melirik kawasan lainnya,” terang Thambi.
Apalagi pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) alokasikan anggaran Rp15,6 triliun lebih tinggi dari tahun 2016 yang hanya Rp12,4 triliun. Dana sebanyak itu nantinya untuk mendukung penyediaan rumah MBR dalam program sejuta rumah.
Hanya saja Thambi berharap pemerintah bisa Menggesa penerbitan RTRW Provinsi Riau. Sebab jika tidak kunjung dituntaskan akan berdampak ke daerah. Seperti yang terjadi di Pekanbaru, tidak bisa menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) selama 10 bulan tahun 2016. Sehingga Pemko Akhirnya menerbitkan Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru agar bisa menerbitkan IMB sementara.
“Kita berharap RTRW cepar diselesaikan. Juga keberpihakan pemerintah daerah dalam perizinan. Karena masyarakat ini yang punya bupati dan walikota. Masyarakat sangat membutuhkan rumah MBR ini,” terangnya.
