"Perlu dipikirkan memang bagaimana untuk tambahan pendapatan bagi PNS," katanya, Rabu (09/11/2016).
Namun demikian, hal ini juga tidak mudah untuk dilakukan, mengingat kebijakan untuk melakukan tambahan gaji untuk PNS harus mengikuti prosedur yang sudah diberlakukan.
Hasil analisis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagian besar pegawai dan pejabat yang terlibat dalam kasus gratifikasi, yakni mereka dengan penghasilan rendah. Kasus tersebut banyak membelit pejabat dan PNS di Pemkab DKI Jakarta.
Sementara untuk di Riau sendiri, tidak menutup kemungkinan hal tersebut bisa terjadi. Pada prinsipnya, Andi Rachman setuju dengan usulan perlu dinaikan gaji PNS, dalam rangka untuk menghidari adanya gratifikasi.
Pemerintah Provinsi Riau sudah melakukan penandatangan kesepakatan menolak gratifikasi. Kesepakatan ini juga melibatkan pimpinan pemerintah daerah se Provinsi Riau, bersama KPK.
