“Pemerintah harus melakukan pemetaan untuk pemberdayaan UMKM yang padat karya di sektor industri rumah tangga,” ujarnya saat dihubungi, Senin (31/10/2016).
Lewat pemetaan tersebut, pemerintah bisa menentukan skala prioritas dari basis UMKM yang tersedia. Mulai dari bantuan, subsidi, maupun proteksi usaha dalam persaingan era globalisasi sekarang ini.
Wishnu menilai kinerja pemerintah saat ini masih belum serius menangani pedagang mikro atau retail. Kredit Usaha Rakyat (KUR) UMKM masih sangat sulit didapatkan. Hal ini diakibatkan karena ketatnya prosedur formal dari perbankan yang menyalurkan KUR tersebut. “Sehingga pedagang mikro dan menengah masih terjebak dan terlilit dalam pendanaan informal dari rentenir untuk mendapatkan modal usahanya,” tuturnya.
