"Hampir 60 persen lebih perusahan pengeboran yang tergabung dalam APMI bekerja di Riau, Pak Gubernur, " ujar Sekjen APMI Damizon Piliang, saat berkunjung ke kantor Gubernur Riau, Rabu (21/09/2016).
Melihat potensi Migas di Riau, tidak adil rasanya jika untuk mendapatkan sertifikasi profesi sektor Migas juga harus berangkat ke Pulau Jawa. Sementara tenaga profesional Migas yang sudah mengantongi sertifikasi juga bekerja di Riau.
"Kami mengakui Riau punya potensi Migas yang besar, SDM nya juga banyak. Tapi yang mengantongi sertifikasi masih sangat sedikit," tambahnya.
Dia juga menyebutkan, sudah sejak lama ketimpangan antara jumlah SDA yang akan dikelola dengan SDM pengelola Migas ini terjadi. Hal tersebut bukan karena perusahaan Migas tidak ingin menyekolahkan tenaga profesionalnya, melainkan butuh waktu lama dan biaya besar untuk melakukan itu.
"Melihat kondisi ini, kalau dalam istilah ekonomi, suplai dan diman nya tidak berimbang, Pak. Tenaga yang sudah disertifikasi dan aktualisasinya di lapangan sangat timpang," sebutnya.
Dia menambahkan sudah saatnya untuk pengelolaan Migas di Riau lebih mengedepankan kearifan lokal. Sebab potensi SDM di Riau diyakini juga bisa unggul dan mendominasi di dalam perusahaan Migas.
"Ada banyak tenaga profesional handal dari Riau malah hijrah ke provinsi tetangga untuk mengelola Migas. Tapi sampai ke level atas tidak banyak orang Riau, karena terkendala sertifikasi ini," sambungnya.
