REDAKSIRIAU.CO, INDRAGIRI HILIR - Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau, Edi Gunawan menilai kebijakan pemerintah daerah tentang pemotongan dana kegiatan sebesar 35% dari semua SKPD yang ada di Inhil masih kurang cermat.

  

Menurut politisi PKB Inhil ini, rendahnya realisasi APBD yang terjadi pada tahun 2016 ini juga menjadi imbas dari kebijakan tersebut.

  

"Kurang cermat perhitungan besaran pemotongan 35% dan pukul rata pemotongan semua SKPD penyebab  rendahya realisasi APBD tahun 2016," kata Edi Gunawan kepada RedaksiRiau.Co, Selasa (19/7/2016) melalui pesan elektroniknya.

  

Adanya perintah, lanjutnya, dari surat bupati kepada SKPD untuk memankas kegiatanya sebesar 35% membuat semua SKPD belum dapat melaksanakan kegiatanya, karena hampir semua SKPD belum dapat memenuhi pemotongan dimaksud, akibatnya SKPD belum berani untuk melaksnakan kegiatannya.

  

"Apakah ini akan dibiarkan terus padahal ini sudah masuk akhir bulan 7, kapan lagi waktu pelaksanaannya.   Semestinya pemotongan dan penundaaan kegiatan dibahas bersama   dengan DPRD, untuk memperoleh kepastian," katanya lagi.

  

Oleh karena itu, anggota badan anggaran, Edi Gunawan menilai kurang cermatnya perhitungan pemotongan 35 % dari belanja langsung 1,2 triliun atau sama dengan 435 milyar lebih yang mesti ditunda kegiatannya.

  

"Seharusnya tidaklah sebesar itu, padahal APBN-P tahun 2016 dana transfer ke daerah meningkat, mesti dihitung secara cermat paling tinggi pun hanya kisaran 200 milyar lebih," ungkapnya.

  

Lebih jauh Edi Gunawan atau yang akrab disapa Asun ini menyampaikan, kebijakan pemotongan pukul rata semua SKPD ini juga kurang tepat karena masih ada kegiatan yang bisa dipotong seperti Belanja Tidak Langsung pada pos belanja pegawai yang anggarannya selalu berlebih ratusan milyar setiap tahunnya.

  

"Apalagi tahun ini pos anggaran untuk belajar pegawai paling besar ditetapkan dibandingkan pada tahun sebelumnya," pungkasnya.

  

Sementara itu, hingga berita ini dirilis, RedaksiRiau.Co belum mendapat tanggapan dari pihak pemerintah daerah yang saat ini dipimpin oleh H M Wardan.