Hal itu diketahui setelah Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan langsung dan ia mengaku sudah melihat langsung kondisi di lapangan mengenai infrastruktur kelistrikan.

"Kalau dihitung kira-kira ada 30-34 lokasi dan ini adalah uang yang sangat besar," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai percepatan penyelesaian program pembangunan infrastruktur kelistrikan 35.000 megawatt di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/6/2016).

"Uang yang sangat banyak, triliunan, ini agar segera diselesaikan," ucapnya.

Sebagai contoh, lanjut Presiden, di Kalimantan Barat ada proyek pembangkit listrik yang pengerjaannya sudah berhenti selama delapan tahun dan menghabiskan Rp 1,5 Triliun.

Di Gorontalo juga ada pembangkit listrik yang dikerjakan sejak delapan tahun yang lalu namun baru selesai 47 persen.

Di Lombok, dari tiga proyek pembangkit listrik, hanya dua yang berjalan dan satu proyek berhenti pengerjaannya.

"Ini tentu saja perlu sebuah keputusan dilanjutkan atau dibiarkan. Kalau dibiarkan konsekuensinya apa, ini uang negara, aset kita. Kalau diteruskan tentu harus ada rapat terlebih dahulu sehingga perhitungannya jelas," ujar Presiden.

Jokowi pun menugaskan secara khusus Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Ardan Adiperdana untuk menindaklanjuti proyek-proyek yang mangkrak tersebut.

"Sudah berapa yang habis disitu dan kita akan apakan, bisa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu," ucap Jokowi.