Aksi itu dilakukan para kuli tinta tersebut sebagai bentuk protes atas perlakuan Satpol PP Inhil yang telah mengusir para wartawan untuk meliput acara pelantikan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa se Kabupaten di gedung Engku Kelana pada Jumat (29/4/2016) kemarin.
Loading...
Oleh karena itu, salah satu diantara tuntutan yang ingin disampaikan oleh para wartawan liputan Inhil nantinya adalah meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan pengarahan dan sekaligus menekankan kepada SKPD Inhil untuk memahami dan menghargai profesi wartawan.
Menurut informasi yang didapat dikalangan para wartawan Inhil, mereka juga menuntut para pemegang kepentingan untuk selalu terbuka dan tidak mempersulit wartawan untuk memperoleh informasi seperti yang selama ini dirasakan oleh beberapa wartawan liputan Inhil.
Seperti yang terjadi pada salah seorang wartawan media cetak pada 2014 yang lalu, ia mengeluhkan sulitnya untuk memperoleh informasi dari pejabat-pejabat Inhil.
Persoalan itu menimbulkan kesan kurang baik serta ketertutupan para pejabat Inhil kepada para wartawan.
Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut sekaligus untuk mendukung keinginan agar meningkatkan intensitas publikasi pelaksanaan program pembangunan daerah. Beberapa waktu yang lalu, Bupati Inhil sempat berjanji akan mendirikan Media Centre sebagai wadah berkumpulnya awak media liputan Inhil dan ini direncanakan akan ditempatkan dilingkungan Kantor Bupati Inhil.
Penempatan lokasi Media Centre dilingkungan Kantor Bupati ini dimaksudkan untuk mempermudah komunikasi antara pemerintah dan pers sebagai corong pemberitaan.
“Setiap saat pers bisa berkomunikasi dengan saya. Kita ingin membangun tranparansi dalam menjalankan roda pembangunan,” Ujar Bupati beberapa waktu yang lalu.
Namun hingga memasuki masa jabatan ketiga tahun, janji itu belum juga terpenuhi.
