REDAKSIRIAU.CO ROHIL - Memasuki usia yang Ke 17 keberadaannya di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Rohil, belum mampu memberika memberikan kontribusi nyata termasuk menghasilkan deviden bagi Pemkab Rohil. Padahal sejauh ini, Pemkab sudah mengucurkan dana lebih Rp 24 Miliyar, kepada bank tersebut dan deviden atau pemasukan hanya sekitar Rp1,4 Miliyar.

 

Demikian hal itu diungkapkan Plt Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Rohil, Drs H Surya Arfan MSi kepada gagasanriau.com, Rabu 27/5 melalui selulernya di Bagan Siapiapi. Menurutnya, sejak berdiri pada 17 Tahun silam hingga kini, belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat Rohil tentunya.

 

“Memang Pemkab Rohil tidak rutin memberikan subsidi kepada Bank Rohil itu setiap tahun. Namun, seperti sekarang ini, sudah cukup banyak pinjaman yang sudah diberikan kepada Bank Rohil ini. Kendati demikian, sangat diharapkan agar mampu meningkatkan deviden bagi pemerintah daerah,” tegasnya.

 

Kenapa hal itu ditegaskan lanjut Surya Arfan lagi, sebab nantinya hasil deviden itu tentunya akan dimasukan ke kas daerah untk menambah Pendapatan Asil Daerah (PAD) Rohil. Karenanya semakin banyak deviden tentunya semakin banyak pula PAD.

 

Dijelaskan, hasil deviden yang selama ini diterima Pemkab Rohil dari BPR direncanakan akan dialihkan kembali ke BPR menjadi kepemilikan saham. Untuk itu, Pemkab berharap kepada BPR untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Berikan fasilitas dan kemudahan bagi masyarakat yang memerlukan pinjaman,” ujarnya.

 

Adapun kata Surya Arfan lagi, PBR kini melayangkan pinjaman lagi kepada Pemkab Rohil sebesar Rp 10 Miliyar. Padahal, baru baru ini lanjutnya lagi, pemkab telah memberikan pinjaman sebesar Rp14 Miliyar. “Pinjaman itu nantinya akan dicairkan melalui Bank Niaga,” terangnya.

 

Sementara itu, Direktur Utama BPR, Syafri Taib ketika dikonfirmasi mengenai hal itu mengatakan, bank yang dipimpinnya itu sudah tergolong bank yang baik dalam memenuhi pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu, bank tersebut juga dinilai sehat oleh Otoritas jasa Keuangan (OJK).

 

Diakuinya, saat ini pihaknya belum bisa mempermudah nasabah dengan mengambil uang melalui Mesin ATM disebabkan, persyaratan aset yang harus memiliki saldo awal sebesar Rp 300 Miliyar belum terpenuhi. “Karena total saldo saat ini baru Rp 90 Miliyar, makanya kami belum bisa membuka Mesin ATM,” tukasnya.

 

 

 

 

Adv