REDAKSIRIAU.CO.ID, PEKANBARU — BPJS Kesehatan menemukan masih ada orang mampu masuk dalam daftar pemerima Penerima Bantuan Iuran (PBI). Hal ini menjadi kendala dalam penyaluran bantuan tersebut.

Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari mengungkapkan bagaimana mungkin orang mampu secara finasial dijamin oleh pemerintah biaya kesehatannya. Sedang masih banyak orang tidak mampu justru tak masuk dalam daftar jaminan pemerintah.

“Kami harus memastikan uang pemerintah sampai ke yang tepat, tapi masih ada isu inclusion error. Orang yang kaya masuk jadi peserta (PBI) dan (orang) yang harusnya dijamin, tapi tidak,” ungkap mengutip CNN Indonesia.

Selain itu, Andayani bilang masih ada satu keluarga yang tak semuanya mendapatkan bantuan atau masuk sebagai peserta PBI. Padahal, seharusnya kalau salah satu anggota keluarga mendapatkan bantuan karena tergolong miskin, maka seluruh keluarga harus masuk jadi peserta PBI.

Dia mengungkapkan kedua persoalan ini acap kali terjadi dan harus segera diselesaikan agar jaminan kesehatan bisa tepat sasaran. BPJS Kesehatan mengaku mulai mengubah skema pemberian bantuan kepada peserta PBI.

“Sekarang kami sampaikan, walaupun ada NIK tapi tidak sama dengan yang Dukcapil maka kami anggap tidak valid,” ujar Andayani. Sejauh ini, sambung dia, masih ada 3% data peserta harus diverifikasi di Ditjen Dukcapil Kemendagri. 

Bertuahpos.com