REDAKSIRIAU.CO.ID, PEKANBARU - Tingginya harga komoditas kebutuhan pokok di daerah produsen diyakini membuat pertumbuhan ekonomi Riau cukup tertekan. Jikapun berpotensi tumbuh, maka tidak akan maksimal.

Kepala BI Kantor Perwakilan Riau Decymus mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemetaan (maping) masalah jalur distribusi terhadap komoditas kebutuhan pangan di provinsi ini.

"Ternyata memang, jalur distribusinya ke Riau terlalu gemuk. Sehingga dapat menekan petani sebagai produsen dengan harga rendah, dan membuat konsumen membeli dengan harga tinggi," jelas Decymus.

Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, dia menganggap perlu adanya pemangkasan jalur distribusi. Hal ini dianggap mampu menstimulus perekonomian daerah (Riau).

Terhadap hasil pemetaan, dikatakan Decymus, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Pemprov Riau dan Pemko Pekanbaru, dan menyatakan bahwa pemangkasan jalur distribusi komoditi kebutuhan pokok itu sangat perlu dilakukan dan mendesak.

"Sejauh ini sudah ada titik terang terhadap masalah itu," ujar Decymus. "BUMD pangan nantinya akan menjadi perpanjangan tangan Bulog untuk memangkas jalur distribusi tersebut."

Hasil maping yang dilakukan BI, setidaknya ada 6-8 jalur distribusi komoditi kebutuhan pokok dari daerah produsen ke Riau. 3 dari jalur tersebut akan dimaksimalkan. Yakni; produsen-BUMD-konsumen.

Decymus meyakini dengan perampingan jalur distribusi terhadap komoditi kebutuhan pokok masyarat itu, akan dapat mengangkat kesejahteraan petani sebagai produsen dan masyarat sebagai konsumen. Sedangkan tujuan akhir, tentu saja peningkatan perekonomian daerah.

Agar strategi dalam pemetaan ini bisa berjalan maksimal, BI menganggap perlu adanya payung hukum sebagai landasan pijak. Agar bisa diaplikasikan sesuai dengan ketentuan berlaku.

BI, diungkapkan Decymus akan mendorong semaksimal mungkin agar BUMD pangan sudah terbentuk paling lambat akhir 2019 ini.

Bertuahpos