REDAKSIRIAU.CO.ID, PEKANBARU - Pendapatkan pendidikan yang layak merupakan hak setiap anak di bangsa ini. Dan itu sudah diatur dalam undang-undang.
Pemerintah menggelontor anggaran besar untuk penidikan namun faktanya, masih banyak anak-anak usia sekolah tak bisa menikmati pendidikan seperti yang diharapkan.
Gubernur Riau, Syamsuar mengungkapkan, pada saat masih menjadi bupati, dia sudah berkeliling ke 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Hampar setiap daerah itu, masyarakatnya mengeluhkan soal pendidikan anak-anak mereka.
"Laporan yang masuk itu banyak,walaupun call centre kita belum jalan. Saya sudah mencatat ada 2 persoalan besar yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Kedua persoalan ini juga berkaitan dengan masalah uang," ungkapnya.
Pertama, sebut Syamsuar, ada banyak aduan wali murid mengenai pungutan-pungutan untuk kegiatan yang tidak formal. Misalnya untuk penyelenggaran acara perpisahan, dimana dana untuk kegiatan itu dilimpahkan ke wali murid.
"Kebiasaan sekolah-sekolah kita ini setelah selesai Ujian Nasional (UN) ada acara perpisahan. Nah, kalau di Pekanbaru perpisahan itu diselenggarakan di hotel. Bagi orang yang mampu tak masalah. Tapi bagi orang yang tidak mampu? Inilah yang banyak kami terima keluhan-keluhannya," kata Syamsuar.
Kedua, mengenai pungutan uang komite yang selalu ada. Masalah ini sebenarnya sudah mendapat banyak sorotan publik. Termasuk dari DPRD Provinsi Riau dan Ombudsman.
Selain mengadukan persoalan pungutan uang komite kepadanya, saat berkunjung ke banyak daerah di Riau, dia juga menyebut, bahwa masalah yang sama sering masuk ke DPRD Provinsi Riau, termasuk mengadukannya ke Ombudsman Riau.
"Ketua Ombudman sendiri sudah bicara dengan saya, bahwa sangat banyak sekali wali murid yang mengadukan masalah pungutan duit komite di sekolah-sekolah. Ini masalah kita semua yang harus diselesaikan," sambungnya.
Dia menambahkan, dalam catatan BPK Pusat, bahwa rata-rata daerah di provinsi kaya penghasil migas dan pertambangan, termasuk di Provinsi Riau, belum mendapatkan kekayaan alam itu dengan apa yang dirasakan masyarakat.
"Untung saja IPM (Indeks Pertumbuhan Manusia) kita masih tinggi. Coba lihat di Papua sana, IPM-nya kalau tidak salah urutan 33 se-Indonesia," ungkapnya.
Sumber:bertuahpos.com
