REDAKSIRIAU - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Morhan Tambunan, menginterpretasikan jumlah penduduk di Kabupaten Inhu sebanyak 427.000 jiwa, dan tercatat sebanyak 6,94 persen atau sekitar 29.420 jiwa berada di bawah garis kemiskinan.
Sedangkan kategori warga miskin, menurut Morhan, jika pendapatan per kapita hanya sebesar Rp 432.589 per bulan.
Hal ini diutarakannya saat acara kegiatan Hari Statistik Nasional 26 September 2018 di komplek kantor BPS Inhu jalan batu canai pematang reba.
Dan untungnya, menurut Morhan, tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Inhu tahun 2017 cenderung meningkat menjadi 4,2 persen dibandingkan data statistik tahun 2016, dimana jumlah warga miskin di Inhu tercatat sebanyak 7,15 persen.
Ekspos data statistik Kabupaten Inhu digelar di Kantor BPS Kabupaten Inhu dalam rangka Hari Statistik Nasional (HSN) tahun 2018, Rabu (26/9/2018) di Jalan Batu Canai Kelurahan Pematangreba Kecamatan Rengat Barat.
Ekspos data statistik yang dikemas dalam giat HSN tahun 2018 kali itu diwarnai dengan upacara HSN dan giat undian doorprize kepada ratusan mitra kerja BPS dari 14 kecamatan se Kabupaten Inhu.
Sedangkan tema HSN tahun 2018, "Dengan Data Tingkatkan Prestasi Bangsa" hendaknya mampu menembus inspirasi seluruh stakeholder dalam menekan angka kemiskinan, khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu.
Survei petugas BPS tahun 2017, tingkat kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hulu ditengarai karena tingginya angka pengangguran khususnya bagi warga yang berpendidikan SLTA dan Sarjana dengan domisili pada umumnya ada di kawasan per kotaan.
"Sedangkan opsi lain dan menjadi filosofi pemicu tingkat kemiskinan dikarenakan tingkat percaya diri seseorang untuk berinovatif sangat kurang. Banyak yang tidak percaya diri, selalu duduk di belakang, diam, dan mendengarkan," sambung Morhan mencontohkan.
Dikatakannya pada sejumlah wartawan saat liputan bahwa salah satu solusi dari opsi tersebut Pemerintah mensejahterakan rakyat antara lain membudayakan padat karya hingga memberikan bantuan lewat program KIS dan BOS melalui stakeholder yang ada di pemerintahan tentunya.
Riaugreen
