REDAKSIRIAU. CO, JAKARTA, - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil para pejabat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sebagai saksi perkara suap yang melibatkan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar. Total, empat pejabat Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok yang dipanggil KPK. Mereka yakni Kepala Seksi Intelijen I Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Bagus Endro Wibowo, Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Imron. (Baca: Kasus Patrialis, KPK Panggil Pejabat Bea Cukai) Lalu, Kepala Seksi Penindakan I Bidang Penindakan dan Penyidikan, Wawan Dwi Hermawan, dan Pelaksana Pemeriksa Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok, Rhandy Perkasa Arhastio. Keempat pejabat itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Basuki Hariman (BHR). Basuki Hariman merupakan pengusaha yang diduga menyuap Patrialis. "Keempatnya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BHR," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Kamis (4/5/2017). Sebelumnya diberitakan, KPK menyita berbagai dokumen terkait impor daging dalam penggeledahan di Kantor Pusat Bea Cukai di Rawamangun, Jakarta Timur. Beberapa dokumen tersebut berupa data perusahaan milik Basuki Hariman. Penggeledahan ini dilakukan untuk memastikan adanya kaitan antara suap yang diberikan Basuki dengan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penyidik berupaya membuktikan bahwa Basuki memiliki kepentingan dalam uji materi tersebut. (Baca: Patrialis Akbar dan Dua Tersangka Kasus Suap di MK Cabut Praperadilan) Misalnya, argumentasi bahwa uji materi tersebut memudahkan Basuki dalam menjalankan bisnis impor daging. Meski demikian, menurut Febri, tidak tertutup kemungkinan penyidik melakukan pengembangan dalam kasus ini. Misalnya, apakah ada perkara korupsi lain, atau ada keterlibatan pihak lain dalam perkara suap. Basuki dan Patrialis ditangkap dalam operasi tangkap tangan, Rabu (25/1/2017). Basuki ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga memberi suap sebesar sebesar 20.000 dollar Amerika Serikat dan 200.000 dollar Singapura, atau senilai Rp 2,15 miliar kepada Patrialis.