Kondisi itu membuat sejumlah masyarakat yang sebagian besar bergantung terhadap penghasilan dari berkebun kelapa membutuhkan bantuan dari pemerintah daerah agar hasil kelapa di daerah ini bisa kembali produktif.
"Khusus di desa saya, 200 Hektare yang memang harus diperbaiki," sebut Muhammad Jamjuri selaku Kepala Desa Suko Harjo Jaya.
Jamjuri mengungkapkan bahwa dirinya bersama masyarakat setempat sangat mendukung jika pemerintah daerah telah memprogramkan upaya perbaikan dengan cara membangun tanggul atau trio tata air yang dianggap mampu memecahkan persoalan kerusakan kebun kelapa masyarakat yang selama ini selalu terendam air.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Indragiri Hilir, Junaidi, mengatakan bahwa pada tahun 2017 ini sebanyak 400 kilometer tanggul akan dibangun disejumlah daerah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir dengan sistem atau pola swakelola.
“Tahun ini kita targetkan sepanjang 400 KM tanggul terbangun di Indragiri Hilir menggunakan pola swakelola,” katanya.
Untuk mewujudkan rencana tersebut, Pemerinah Daerah akan memaksimalkan 16 unit eskavator yang ada di 16 kecamatan.
“Kita mencoba menggiring untuk memfungsikan secara maksimal eksavator yang berada di kecamatan-kecamatan,” sebutnya.
Lebih jauh ia mengungkapkan, pola kontraktual yang ada saat ini akan mulai digeser ke swakelola, hal itu dilakukan karena menurut penilaian pemerintah daerah lebih mengefesiensikan pembiayaan.
“Dasarnya, pertama kita memaksimalkan fungsi eksavator yang telah kita berikan. Kedua membiayai eksavator yang telah diberi dan yang ketiga mengefesiensikan pembiayaan yang awalnya 80 atau 70 menjadi 25 persen,” tuturnya.
Politisi Golkar ini juga menilai pola yang dilakukan pada 2017 ini sangat efektif. “Hari ini juga yang kontraktual eskavatornya yang itu-itu saja yang keliling kok. Dibandingkan dengan jumlah kita lebih banyak yang punya kita. Saya yakin jika ini berjalan dengan baik, regulasinya dengan baik ini bisa terkejar,” pungkasnya.
.jpg)
