REDAKSIRIAU.CO, PEKANBARU - Menanggapi hasil catatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2017, yang menembus angka Rp 1.03 triliun, beberapa kalangan menilai jangan terlalu cepat mendikte Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Seperti yang diucapkan Muhammad Kowi, seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (Fekonsos) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Mahasiswa yang sering disapa Kowi ini saat dijumpai Bertuahpos.com, Kamis (19/1), mengatakan terlalu cepat jika kita menilai pemerintah provinsi salah. Baca: Biaya Makan-minum Gubri dan Wagubri Sampai Rp 7,1 Miliar Menurut pria yang sering disapa Kowi yang juga merupakan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fekonsos UIN Suska Riau mengatakan, kita harus melihat dari dua sisi yang berbeda dalam menanggapinya. "Untuk menanggapi APBD Provinsi Riau yang katanya menembus Rp 1,3 Triliun dan setengahnya dipergunakan untuk perjalan dinas ini, kita belum bisa menyalahkan siapapun. Karena disetiap keputusan pasti ada baik dan buruknya dalam pembuatan kebijakan oleh Pemprov," terang Muhammad Kowi. Dilihat dari segi positifnya, Kowi mengatakan dengan dana sebesar itu diharapkan bisa memadai aparatur dalam hal memaksimalkan pelayanan. Transportasi perjalanan dinas yang maksimal tentunya akan mendukung gerak cepatnya Pemprov dalam bertindak. Baca: Biaya 'Jalan-jalan' Ke Luar Negeri Anggota DPRD Riau Tiap Tahun Meningkat Sementara jika kita lihat dari segi negatifnya, sudah tentu terjadi minimnya kepercayaan publik terhadap kinerja Pemprov. Hal ini dikarenakan pengagendaaan perjalanan dinas tidak menyentuh masyarakat secara langsung. Kowi juga menjelaskan, kebijakan Pemprov tidak sembarang penempatannya dan belum bisa dikatakan boros. Ini dikarenakan Tahun 2017-2020 ialah tahun yang disebut Bonus Demografi, yang mana nantinya akan memaksimalkan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) secara produktif, jadi memang sangat diperlukan anggaran perjalanan yang besar. Adapun sub rincian kegiatannya antara lain peningkatan SDM Selaku Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pelatihan-pelatihan pengembangan kualitas ASN. "Selain mengkritisi Pemprov ada baiknya kita melihat juga memberikan solusi konkrit untuk Pemprov yang lebih baik," tutup Muhammad Kowi dalam harapannya.