Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman mangatakan, beberapa titik strategis pembangunan kawasan pelabuhan di Riau memang sudah diserahkan ke pemerintah pusat dalam penyelesaian pembangunannya. Misalnya di kawasan Simpang Lago, Buatan, kawasan Buton.
Termasuk beberapa titik pembangunan infrastruktur di kawasan Sungai Akar dan Kuala Enok juga sudah dilimpahkan ke pemerintah pusat salam pembangunannya. Selain itu juga ada beberapa titik kawasan strategis di Kota Dumai.
"Termasuk pertemuan dengan DPD RI, Asisten II Setdaprov Riau juga sudah membicarakan hal tersebut. Ketika itu juga ada perwakilan dari Kementerian PUPR yang hadir dalam pertemuan itu. Bahwa Riau tetap meminta perhatian dari Kementerian PUPR untuk pembangunan jalan yeng menuju kawasan pelabuhan," sambungnya.
Andi Rachman menegaskan, dari pihak Kementerian PUPR sendiri susah nengetahui bahwa sebagian besar jalan yang mebuju ke wilayah pelabuhan itu sebagai kuasanya pemerintah pusat.
Pemprov Riau dalam hal ini hanya bisa menunggu, sekaligus kembali mengingatkan Dinas Bina Marga Provinsi Riau yang harus pro aktif untuk melakukan komunikasi langsung dengan pihak kementerian. Setidaknya Satker dalam tubuh kementerian terkait tidak lupa dengan pembangunan ini.
Sementara itu, untuk beberapa kawasan infrastruktur penunjang juga menjadi perhatian bagi Pemprov Riau. Misalnya saja di kawasan Kota Dumai, arah ke Utara. Sudah ada sepanjang 24 kilometer, jalan menunu pelabuhan sudah dilaksanakan pembangunya secara berkala.
"Berangsur kami bangun rigit-nya. Kami akui memang tidak akan cukup. Karena pertumbuhan industri sepanjang patai di Dumai. Seberapa jauhpun lokasinya pergerakan ekonomi masyarakat tetap tumbuh terus. Namun kalau ada kucuran dana dari pemerintah pusat, tetap akan dilihat dan diperhatikan terlebih dahulu. Tapi kami hanya bisa melakukan pembangunan semampu kami saja," katanya.
"Setiap tahun, kami cicil. Termasuk jalan yang berada di wilayah perbatasan, seperti Kabupaten Rokan hilir yang berbatasan langsung dengan kota sumut, " sambungya
