Sementara DPRD Riau malah menemukan anggaran itu tidak masuk dalam buku perencanaan APBD murni 2017. Kata Ahmad Hijazi, tidak mungkin anggaran untuk Karhutla tidak dimasukkan, sedangkan masalah kebakaran hutan menjadi target priorotas utama dalam pencegahan.
"Enggak mungkin tidak ada. Mungkin pos nya memang di SKPD masing-masing," katanya kepada wartawan, di Kantor Gubernur Riau, Jumat (25/11/2016).
Dia menambahkan, secara umum dana untuk penanganan Karhutla di Riau memang lebih banyak disuppot dari anggaran dari pemerintah pusat. Namun dia berjanji akan melakukan pengecekan kembali dalam rencana kegiatan Pemprov Riau tahun 2017, untuk pastikan apakah anggaran penanggulangan Karhutla masuk atau tidak dalam APBD 2017.
Meski ngotot dana itu sudah dimasukkan dalam penganggaran tahun 2017,Ahmad Hijazi juga belum bisa memberi keterangan, terkait apakah ada peningkatan atau pengurangan alokasi anggaran terhadap dana penanggulangan Karhutla itu.
Namun menurut dia, peningkatan jumlah anggaran pencegahan Karhutla perlu menjadi poin penting untuk dipertimbangkan. Mengingat, hampir setip sahun Riau selalu dibenturkan dengan masalah anggatan yang sedikit sehingga pencegahan Karhutla tidak maksimal. "Ini menjadi poin penting untuk diperimbangkan," katanya.
