Kepala BKP2D Provinsi Riau, Asrizal mengatakan, hingga saat ini Pemprov masih melakukan pengkajian, teknis seperti apa yang akan dilakukan. Secara ketentuannya kekosongan jabatan itu bisa dilakukan dengan cara. Seperti pengisian oleh pejabat yang sudah ada, atau dengan seleksi terbuka.
"Terjadinya kekosongan jabatan ini karena ada mutasi beberapa waktu lalu. Dan sampai saat ini kekosongan itu masih terjadi," katanya, Jumat (11/11/2016).
Dia menambahkan pihaknya masih melakukan pengkajian lanjutan terkait keluarnya Permenpan, yang memberlakukan pelaksanaan PP nomor 18 tahun 2016. Secara administrasi persetujuan dari pemerintah pusat sudah diterima Pemprov Riau, untuk melakukan seleksi terbuka.
Pertimbangan itulah saat ini akan dikaji lebih dalam, sistem seperti apa akan dipakai dalam mengisi sejumlah jabatan yang masing kosong tersebut. Apakah akan dilakukan seleksi terbuka, atau cukup dengan pergeseran jabatan yang sudah ada saja.
Sementara itu, pertimbangan waktu juga menjadi beban bagi Pemprov Riau. Mengingat sisa waktu yang tersisa sedikit sekali. Untuk sementara ini, ada lima jabatan di lingkungan Pemprov Riau yang masih kosong. Diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang saat ini dijabat oleh Plt. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang saat ini juga diksi oleh Plt, Dinas Bina Marga Provinsi Riau, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau dan Biro Administrasi Umum.
.jpg)
