REDAKSIRIAU.CO - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Johnny G. Plate, mencurigai ada potensi kerugian negara sebesar Rp 200 triliun dari anggaran tunjangan guru daerah.

  

  

Angka ini berdasarkan asumsi jumlah kelebihan dana tunjangan guru selama 10 tahun terakhir. Maka dia meminta data yang digunakan pemerintah dalam melakukan pemangkasan ini. Mengingat, alasan pemangkasan tersebut karena ada ketidaksesuaian antara data di lapangan dan yang dianggarkan.

  

  

“Kita minta konfirmasi itu (data pemerintah). Karena kalau data tidak akurat akan berdampak tahun-tahun sebelumnya ada over budget. Kalau sekarang ada Rp 20 triliun, maka sejak 10 tahun yang lalu ada Rp 200 triliun yang harus dikoreksi lagi,” imbuhnya di Gedung DPR RI,Jakarta.

  

  

Menurutnya, jika memang ada ketidaksesuaian data, maka dalam APBN di tahun-tahun sebelumnya juga mengalami hal yang sama. Sehingga ini mengakibatkan ada triliunan Rupiah yang harus dikoreksi.

  

  

“Ibu Menteri Keuangan menjelaskan pemangkasan ini akibat berkurangnya insentif karena sertifikasi yang terlambat sekitar 8.000 orang. Namun, juga disampaikan akibat dari jumlah guru yang sebetulnya tidak ada, ada over budget atau fiktif,” kata Johnny.