Demikian disampaikan oleh Muhammad Khairul Anwar salah satu anggota Ombudsman Perwakilan RI Riau. Menurutnya, sistem Aplikasi BPT-PM Pekanbaru dari Disdukcapil Pekanbaru sangat bagus. Selain itu soal SOP Pelayanan publik juga sangat baik. Apalagi sistem BPT- PM Pekanbaru saat ini berbasis IT.
"Namun, karena kesalahan dalam sistem kami, nilai dari BPT-PM sendiri tak keluar tahun lalu. Tapi sudah direvisi kesalahan tersebut sehingga nilainya sudah keluar dan cukup bagus," ujarnya.
Wali Kota Pekanbaru, Dr Firdaus ST MT mengaku sudah mendapatkan bocoran perihal nilai BPT PM Pekanbaru. "Sesuai dengan keputusan Menpan RB sangat cocok dengan Ombudsman RI. Saya dapat bocoran nila BPT-PM Pekanbaru cukup tinggi yakni poin 98," ujarnya.
Ditambahkan orang nomor satu di Pekanbaru ini, bahwa dari komentar Ombudsman Perwakilan RI Riau tadi bisa berkesimpulan. Dua SKPD Pekanbaru, yakni BPT-PM Pekanbaru dan Disdukcapil bisa menjadi role modeling nasional.
"Ini sangat positif dan bisa daerah lain belajar ke Pemko Pekanbaru. Selain itu ada beberapa SKPD kita untuk penilaian tahun ini juga memiliki inovasi dan kreativitas yang juga akan menjadi role modeling nasional," tutupnya. (03/ Humas Pemko)