REDAKSIRIAU.CO.ID, PEKANBARU — Pemerintah mengakui bahwa sampai Agustus, kegiatan ekonomi nasional belum pulih. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, kondisi Ini dikarenakan pandemi COVID-19, dan belum bisa dipastikan kapan akan berakhir.
Dia menjelaskan, sejak April-Juli, bahkan masuk awal Agustus kegiatan perekonomian dirasa belum bergerak sesuai dengan harapan. “Ini kegentingan yang kita pikirkan dan taruh di awal,” katanya, seperti dilansir dari republika.co.id.
Beberapa langkah antisipasi harus segera dilakukan. Salah satunya dengan Perppu terkait COVID-19 dalam penanganan penyakit tersebut, termasuk pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Melalui peraturan itu, pemerintah memastikan belanja negara ditingkatkan namun di sisi lain penerimaan negara menurun karena terhentinya aktivitas sosial ekonomi masyarakat untuk menghentikan penyebaran virus corona.
“Belanja negara tidak boleh turun karena negara harus belanja untuk melindungi masyarakat Indonesia dari sisi kesehatan, ekonomi dan sosial masyarakat paling miskin dan rentan, dunia usaha kecil dan besar,” imbuhnya.
Dengan belanja negara yang besar namun penerimaan negara menurun, APBN 2020 harus 3 kali direvisi dengan besaran defisit mencapai 6,34% atau melampaui batasan ketika keadaan normal yakni maksimal tiga persen.
Pemerintah menganggarkan Rp695,2 triliun untuk penanganan COVID-19 dan PEN, dengan alokasi untuk kesehatan, perlindungan sosial, hingga dukungan bagi UMKM.
Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun ini mencapai negatif 5,32 persen akibat dampak pandemi Covid-19.
Sementara itu, data terakhir dari Komite Penanganan Covid-19 dan PEN menyebutkan realisasi PEN mencapai 22,4% dari total Rp695,2 triliun.
