REDAKSIRIAU.CO.ID, ROKAN HILIR - Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir kembali lanjutkan pembangunan pelabuhan bertaraf internasional yang  sempat mangkrak pada tahun 2017 disebabkan tidak adanya sertifikat lahan. 

Anggaran untuk melanjutkan proyek itu dikucurkan pemerintah melalui Kementrian Perhubungan sebesar Rp 20,7 Miliar dan ditambah Rp 7,9 Miliar pada tahun 2019 nanti untuk pembangunan kantor serta lapangan parkir.

Pembangunan pelabuhan ini dianggap sangat strategis mengingat lokasinya berada di wilayah pesisir serta berhadapan langsung dengan selat Melaka. Dan ini merupakan satu-satunya pelabuhan representatif dibandingkan dengan pelabuhan yang pernah dibangun oleh Pemerintah Daerah sebelumnya.

Untuk mendukung perkembangan pelabuhan ini, Pemerintah Daerah akan mencoba menambah lebar jalan serta berupaya mengubah pola pikir masyarakat guna mendukung keberadaan pelabuhan tersebut. Apalagi setelah pelabuhan ini diresmikan nanti, seluruh arus barang dan penumpang baik dari dalam maupun luar negeri akan keluar masuk melalui pelabuhan itu.

Bentuk keseriusan pemerintah guna percepatan penyelesaian pengerjaan proyek pelabuhan itu, Bupati Rokan Hilir, Suyatno AMp berulang kali melakukan peninjauan dan optimis dengan keberadaan pelabuhan umum setidaknya akan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan Bupati Rokan Hilir Suyatno sering berdialog di lapangan tentang teknis kontruksi pelabuhan serta fasilitas yang akan dibangun.

"Kita tahu, setiap kita berangkat pasti melalui pelabuhan. Bukan hanya pelabuhan di Bagansiapiapi, kita juga menginginkan pemerintah meninjau pelabuhan yang ada di Panipahan yang juga saat ini masih terbengkalai," kata Bupati Rokan Hilir, Suyatno disela sela peninjauan pelabuhan umum Bagansiapiapi, Senin (27/8/2018).

Bupati Rokan Hilir Suyatno saat di wawancarai wartawan disela-sela kunjungan peninjauan pembangunan pelabuhan di Bagansiapiapi.

Untuk melanjutkan pembangunan pelabuhan di Panipahan, Bupati Rokan Hilir Suyatno meminta untuk melakukan survey serta study kelayakan apakah di daerah itu masih hutan kawasan atau tidak. Karena menurutnya, Pemerintah Pusat akan membangun pelabuhan dikawasan pesisir seandainya di Daerah itu sudah memiliki sertifikat lahan dari BPN.

''Makanya kita berupaya melakukan pendekatan dengan BPN. Sayang kalau pelabuhan yang ada di Rohil terbengkalai karena sejauh mata kita memandang, yang tampak hanya selat Melaka," katanya.

Bupati Rokan Hilir tidak menampik, sudah banyak Investor yang berencana membangun pelabuhan swasta di Bagansiapiapi dengan dana pribadi. Menurut mereka, banyak keuntungan dengan membangun pelabuhan disini karena cost (biaya) yang dikeluarkan untuk membawa barang seperti cangkang sawit ke luar negeri seperti Singapore dan Malaysia lebih rendah.

''Mudah-mudahan pembangunan dermaga, terminal, kantor dan sebagainya akan rampung ditahun 2019 nanti. Bilamana ini sudah selesai dan digunakan untuk kepentingan umum, maka kita sangat bersyukur bahwa Rokan Hilir ada pelabuhan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat," katanya.

Sementara itu, Kementrian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut, M Syafrizal, SE, mengemukakan, setelah beroperasi, pelabuhan umum Bagansiapiapi diproyeksikan bisa untuk bersandarnya kapal dengan berat 1000 Gross Ton (GT) karena mengingat endapan laut di Bagansiapiapi cukup tinggi. Sedangkan panjang kapal berkisar 70 meter.

Bupati Rokan Hilir Suyatno bersama rombongan melakukan peninjauan terhadap pembangunan pelabuhan bertaraf internasional.

''Itu merupakan kajian kita sebelumnya dan kami akan berkoordinasi dengan Navigasi Dumai untuk melakukan study alur mengingat disini aluvial laut Bagansiapiapi terlalu kuat.  Jadi nanti akan ada pemasangan rambu penuntun untuk masuk ke dermaga," ujarnya.

Bupati Rokan Hilir Suyatno menyebutkan, keberadaan pelabuhan umum Bagansiapiapi akan membawa dampak positif terhadap PAD Daerah mengingat pengalamannya di Tanjung Balai Karimun, pelabuhan disana dibawah naungan PT Pelindo melakukan Kerjasama Operasi ( KSO) dengan sistem sharing profit yang mana persentase pembagian akan dibagi tiga antara Dishub, Pemda dan BUMN.

"Kami optimis tahun 2019 nanti pelabuhan sudah siap digunakan karena pada rekom terakhir sudah disetujui serta dana yang digunakan untuk sisi daratnya. Namun untuk sementara pelabuhan ini kita gunakan untuk antar pulau yang dekat dengan Kabupaten," paparnya. (Adv/Jul)